KLHK Amankan 40 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua Barat

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) dengan dukungan Komando Armada II (Detasemen Intelijen) TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi gabungan mengerebek dua perusahaan yang diduga kuat menjadi penadah kayu hasil penebangan ilegal di Papua Barat.

Total barang bukti yang disita mencapai 40 kontainer dengan nilai ekonomi sebesar Rp12 miliar. Dua perusahaan tersebut ialah PT SUAI dan CV MAR. PT SUAI berlokasi di Gresik sedangkan CV MAR berlokasi di Pasuruan.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriono mengatakan operasi gabungan tersebut berhasil mendapati perusahaan yang diduga penadah setelah pihaknya melakukan penelusuran selama seminggu, setelah mengetahui ada indikasi pengangkutan kayu ilegal di Sorong. Sebanyak 40 kontainer berisi kayu jenis merbau itu akhirnya diketahui berlayar dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Perusahaan ini diduga kuat penadah kayu-kayu illegal dari Papua Barat. Penggerebekan kami lakukan 4 Desember lalu. Tim mengamankan 3 kontainer di PT SUAI di Gresik, 3 kontainer di CV MAR di Pasuruan, dan 34 kontainer di Depo Pelabuhan Tanjung Perak. Tim membuntuti kendaraan pengangkut hingga ke lokasi perusahaan," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima, Jumat (7/12).

Menurutnya, operasi tangkap tangan kali ini berhasil mengaitkan pelaku di hulu, di Sorong, dengan pelaku di hilir, di Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Sehingga tidak hanya didapati pelaku di lapangan tetapi juga jaringan pemodal.

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanen dengan TNI, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian dalam operasi pengamanan hutan di Papua. Menurutnya, hutan wilayah Papua yang masih relatif terjaga penting untuk terus diamankan dari para pembalak liar.

"Data Ditjen Gakkum menunjukkan tawaran dari mafia-mafia kayu ilegal di luar Papua sangat menggiurkan. Penting untuk menyelamatkan sumber daya alam Papua," ucapnya. (OL-1)