GM FKPPI Desak TNI dan Polri Tumpas Kelompok Separatis di Papua

GENERASI Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) mengutuk aksi brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh 31 pekerja jembatan trans Papua.

"Kami mendesak pemerintah, khususnya TNI dan Polri, untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk aksi yang merongrong NKRI," tegas Ketua GM FKPPI Jawa Timur, R. Agoes Soerjanto kepada wartawan usai menutup Rapat Pimpinan Daerah GM FKPPI Jatim di Kota Batu, Selasa (4/12) malam.

Menurut Agoes, insiden berdarah di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Minggu (2/12), itu tindakan biadab, keji dan tidak berperikemanusiaan. Para pekerja BUMN PT Istaka Karya dibantai saat bekerja membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Gerakan separatis, lanjutnya, tidak menginginkan masyarakat Papua hidup damai, maju dan sejahtera seiring dengan pemerataan pembangunan yang masif selama emat tahun terakhir. 

Baca juga: Kodam Cendrawasih Tambah Personel Dikirim ke Nduga

Selama ini pemerintah bekerja keras, terus-menerus fokus dalam membangun Papua. Hasil pembangunan, kata Agoes, bisa dilihat dan dirasakan bersama mulai infrastruktur jalan, jembatan, wilayah perbatasan terluar dan terdepan menjadi satu kesatuan NKRI. 

Bahkan pemerintah membangun bandara, pelabuhan, telekomunikasi hingga listrik merambah pelosok wilayah yang kini menerangi Papua. Sebelumnya, tidak ada listrik masuk di daerah setempat. Semua itu untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM). Harga semen pun dipangkas dari Rp500 ribu-Rp1 juta per sak menjadi hanya dikisaran Rp100 ribu-Rp200 ribu per sak. Dengan kebijakan itu nyatanya sudah mampu medorong pertumbuhan perekonomian seiring meningkatnya pembangunan.

Namun, pencapaian kemajuan pembangunan tersebut tidak disenangi oleh KKB atau kelompok separatis.

"Mereka tidak menginginkan Papua maju dan masyarakatnya sejahtera. Sebab eksistensi mereka ada kalau Papua tertinggal. Padahal sekarang sudah banyak perubahan yang signifikan di Papua dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Karenanya Agoes mendesak pemerintah, khususnya TNI dan Polri, untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk aksi yang merongrong NKRI. Rakyat pasti sepenuhnya mendukung pemerintah dengan segala alat negaranya guna menumpas kelompok separatis. 

Pemerintah juga tidak perlu khawatir dituduh melanggar hak asasi manusia (HAM) karena mereka yang tergabung dalam KKB itu yang justru biadab dan melanggar HAM.

Aparat penegak hukum harus menangani segala bentuk aksi atau unjukrasa yang mendukung gerakan separatis Papua di sejumlah daerah.

Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menambahkan pembangunan di Papua sudah pesat, dan tampak di depan mata. Rakyat Papua merasakan sendiri perubahan dari hasil pembangunan selama ini. Untuk itu, para mahasiswa diminta bisa memahami kemajuan yang sudah menyejahterakan Papua tersebut.

"Kami siap membantu aparat dalam menertibkan secara damai segala bentuk aksi mahasiswa pendukung separatis Papua," kata Didik.

Untuk itu GM FKPPI siap berdialog, membangun kesepahaman hingga membuka ruang publik untuk diskusi. Bahkan pihaknya bersedia memfasilitasi para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah terkait pembangunan di Papua. (OL-3)