Pemerintah Tetapkan Pangeran M Noor sebagai Pahlawan Nasional

PEMERINTAH pusat menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Pangeran Muhammad Noor, tokoh masyarakat dan pejuang asal Kalimantan Selatan. Sejauh ini, ada empat nama pejuang asal Kalsel yang dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalsel, Kurnadi, Kamis (8/11), membenarkan ditetapkannya salah satu nama tokoh masyarakat dan pejuang asal Kalsel sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Anugerah gelar pahlawan nasional ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2018.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 123/TK/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, tahun ini ada 6 orang tokoh daerah yang ditetapkan sebagai pahlawan, yakni Abdurrahman Baswedan, asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Hajjah Andi Depu, asal Sulawesi Barat, Depati Amir asal Bangka Belitung.

Kemudian Kasman Singodimedjo, asal Jawa Tengah, Brigjen Syamun asal Banten, serta Pangeran Mohammad Noor, tokoh dan pejuang dari Kalsel.

Dengan demikian, hingga kini sudah ada empat tokoh masyarakat dan pejuang asal Kalsel yang mendapat anugerah pahlawan nasional. SK penetapan gelar pahlawan nasional ini ditetapkan 8 November 2018 dan ditandatangani Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Laksma TNI Imam Suprayitno. Nama-nama pahlawan nasional asal Kalsel sebelumnya yaitu Pangeran Antasari, Brigjen Hasan Basry, dan Idham Chalid.

Pangeran Muhammad Noor ialah salah satu pejuang dalam merebut kemerdekaan di tanah Borneo atau Kalimantan. PM Noor pernah menjabat Gubernur Borneo pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang bersangkutan dinilai berhasil mempersatukan pasukan pejuang kemerdekaan di Kalimantan disebut Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di bawah pimpinan Hassan Basry (1945-1949) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Saat menjabat Menteri Pekerjaan Umum, PM Noor mencanangkan sejumlah proyek, seperti Proyek Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar, Kalsel, dan Proyek Waduk Karangkates di Jawa Timur. Serta proyek Pasang Surut di Kalimantan dan Sumatra, juga proyek pengembangan wilayah Sungai Barito yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu PLTA Riam Kanan dan Pengerukan Muara/Ambang Sungai Barito pada era 1970. (OL-1)