BNPB: Relawan Asing tidak Sesuai Prosedur bakal Dipulangkan

POSKO Gabungan bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah telah memulangkan 15 relawan asing yang tiba di Palu.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan para relawan tersebut berasal dari berbagai negara seperti Australia, Nepal, Meksiko, dan Tiongkok.

Hanya satu alasan yang menyebabkan pemulangan relawan asing tersebut yakni karena menyalahi prosedur.

"Mereka dipulangkan karena menyalahi prosedur yakni tidak memiliki izin resmi untuk menjadi relawan, tidak memiliki mitra organisasi resmi di sini, tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan, tidak terdaftar sebagai relawan dari organisasi yang resmi, jikapun dari organisasi maka tidak dari organisasi yang teregistrasi, dan tidak membawa bantuan yang diprioritaskan dibutuhkan di sini," kata Sutopo dalam konferensi pers, Kamis (11/10).

Sutopo menyebut keberadaan relawan asing akan disambut positif jika sudah memenuhi prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Prosedur dan kriteria tersebut bukan hanya atas rekomendasi dari BNPB tetapi juga atas koordinasi lintas kementerian dan lembaga termasuk dari arahan presiden.

"Kita berterima kasih atas adanya niat bantuan tapi harus sesuai aturan. Semua negara pasti mensyaratkan hal tersebut. Bahkan di beberapa negara seperti Jepang, syaratnya lebih ketat lagi semisal harus ada sertifikat bukti dari keahlian yang dimiliki," ungkapnya.

Ia menegaskan aturan tiap negara yang berbeda-beda itu sudah dipahami di kalangan jaringan organisasi maupun badan penangguangan bencana. Sehingga, tidak pernah ada protes yang ia dapatkan terkait kebijakan tersebut.

Saat ini untuk penanganan di wilayah Sulawesi Tengah, Sutopo menyebut pihaknya membutuhkan bantuan pengolahan air bersih, teknologi pembangunan infrastruktur Temporer cepat dan tenaga medis.

"Di luar itu, maaf akan dipulangkan. Pengalaman pada saat gempa di Padang banyak sekali relawan asing tapi tidak berpengalaman, tidak memiliki pengetahuan, malah lebih ahli tim relawan yang ada di sini. Nah, kalau begitu buat apa. Lebih baik yang kita miliki kita maksimalkan," terangnya.

Lain halnya dengan media asing yang hendak melakukan peliputan. Ia menegaskan para jurnalis asing diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan peliputan asal berada di luar kawasan militer. Selain itu, jurnalis asing yang ingin meliput harus memiliki surat penugasan resmi dari kantor berita tempat bekerja, izin jurnalistik dari Kementerian Luar Negeri Dan telah berkoordinasi dengan kedutaan besar negara terkait. (OL-1)