Negara Pemberi Bantuan Berpotensi Bertambah

SAMPAI saat ini terdapat 18 negara yang menyatakan komitmen untuk membantu Indonesia, terkait bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan jumlah negara yang menawarkan bantuan kepada Indonesia lebih besar, hanya belum sampai tahap pernyataan komitmen konkret.

"Sudah ada 18 negara yang spesifik menyampaikan bantuan, sudah detail seperti apa barang dan hal lainnya yang bisa dibantu. Sebenarnya negara yang ingin memberikan bantuan lebih banyak lagi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/10).

Belasan negara yang sudah terdaftar di antaranya Amerika Serikat (AS), Prancis, Swiss, Norwegia, Turki, Uni Eropa, kemudian negara-negara Asia Pasiik, seperti Australia, Korea selatan, Arab Saudi dan Thailand.

Dia menekankan daftar negara pemberi bantuan belum final, melainkan jumlahnya berpotensi meningkat. Di samping 18 negara, dua kelompok organisasi internasional, yakni Badan Program Pembangunan PBB (UNPD) dan kelompok organisasi internasional Asian, juga menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan.

"Jadi 18 negara itu belum daftar fixed, mungkin jumlahnya bisa bertambah. Di luar 18 negara, juga ada negara yang siap memberikan bantuan finansial. Mekanismenya dari Satgas, apabila bantuan finansial berasal dari pemerintah (negara lain), akan diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan yang berasal dari organisasi internasional (NGO) akan dikelola Palang Merah Indonesia (PMI)," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Satgas yang membawahi sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Luar Negeri, akan mengkoordinasikan aliran bantuan internasional bagi korban bencana di Sulawesi Tengah. Negara yang berkomitmen membantu Indonesia akan mengacu pada daftar kebutuhan prioritas hasil inventarisasi Satgas.

"Bantuan asing yang diprioritaskan, yaitu pesawat angkut seperti C130, tenda pengungsian, water treatment, electric generator atau genset, rumah sakit lapangan beserta peralatan medis, kemudian foging untuk netralisir. Kami berharap bantuan asing sesuai dengan time frame yang diharapkan," jelas Arrmanatha.

Pemerintah dikatakannya berharap bantuan yang digelontorkan pihak asing bersifat mandiri dan tidak membebani. Misalnya, jangan sampai penyaluran bantuan berhenti di Jakarta, atau pengambilan bantuan harus ke negara asal. Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tim khusus yang bertugas membantu koordinasi distribusi bantuan internasional, tersebar di Balikpapan, Palu dan Makassar.

Pihaknya pun terus memproses permintaan penyaluran bantuan melalui pesawat angkut. Sampai Kamis (4/10) ini, sebanyak 11 izin terbang (flight clearance) sudah dikeluarkan untuk penerbangan tidak berjadwal oleh pesawat asing. Dalam hal ini, pemberian flight clearance berlaku untuk pesawat yang mengangkut logistik, maupun pesawat kosong yang nantinya membantu distribusi bantuan.

"Memang (pemberian) flight clearance terus berkembang, bahkan bisa dari jam ke jam. Ini membutuhkan waktu terkait teknis pengaturan bandara sebagai entry point bantuan internasional. Meskipun flight clearance sudah diberikan, belum tentu pesawat bantuan bisa langsung masuk, harus antre dulu.

Karena mengingat kapasitas bandara tujuan," kata Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri John Boestami. Bantuan pesawat yang sudah memperoleh flight clearance sejauh ini berasal dari AS, India dan Singapura. (OL-4)