BNPB Verifikasi Data Kerusakan akibat Gempa Mataram

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan verifikasi data kerusakan fisik akibat gempa bumi 7,0 skala richter di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Penilaian BNPB Teti Saragih di Mataram, Rabu (15/8), mengatakan data-data kerusakan berbagai fasilitas umum, pemerintah maupun rumah warga harus segera diverifikasi agar masyarakat bisa cepat mendapatkan bantuan.

"Tetapi, data yang dilampirkan harus lengkap by name by address, foto dari tiga sisi dan titik koordinatnya sehingga jelas. Sebab ini berkaitan dengan anggaran," jelasnya seusai melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Mataram.

Menurutnya dalam hal ini BNPB sifatnya mendampingi untuk melihat kemampuan rehabilitasi konstruksi dari daerah, dan jika tidak mampu daerah dapat mengusulkan bantuan ke pemerintah.

"Karenanya keberadaan data ini sangat penting dan dalam hal ini Bappeda dan BPBD memiliki peran penting. Sementara data yang baru masuk hingga saat ini baru sekitar 400 kategori rusak berat dan terverifikasi baru 40 unit. Kami harapkan data ini bisa dipercepat," terangnya.    

Termasuk untuk data kebutuhan pemulihan kerusakan fisik untuk usaha kecil menengah (UKM), pasar dan lainnya agar masyarakat atau para korban bisa segera menyiapkan rekening bank untuk mentransfer dana bantuan.

Menanggapi hal itu Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, untuk mendukung percepatan pendataan dampak gempa bumi di kota ini, tim dari Kota Tanpa Kumuh (Kota-Ku) akan ikut turun membantu.

"Tim ini siap membagi diri turun ke lapangan melakukan verifikasi secara langkap, sehingga titik kordinat masyarakat yang terdampak bisa terlihat jelas," ujarnya.

Menurutnya berdasarkan data per 14 Agustus 2018 gempa bumi 7,0 skala richter (SR) dan gempa susulan 6,2 SR mengakibatkan, 11 orang meninggal dunia, dan 47 orang luka-luka.

Bangunan rumah rusak berat 541 unit, rusak sedang 1.552 unit dan rusak ringan 2.414 unit. Untuk sarana ibadah, rusak berat 18 unit, rusak sedang 38 unit dan rusak ringan 27 unit. Untuk bangunan sekolah rusak berat 4 unit, rusak sedang 7 unit dan 12 unit rusak ringan.

"Fasilitas kesehatan rusak berat tidak ada, rusak ringan 3 unit dan rusak ringan 18 unit. Data-data itu perlu diverifikasi kembali," ujarnya. (OL-3)