Nelayan Jembrana belum Bisa Mengakses Data Seacorm

NELAYAN di Kabupaten Jembrana, Bali, mengeluhkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Observasi Kelautan atau Seacorm milik pemerintah pusat. Pasalnya, meski berada di Jembrana, lembaga ini tidak pernah membuka akses bagi nelayan setempat untuk mengetahui keberadaan ikan saat melaut.

Keluhan yang sama juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menilai Seacorm tidak memberikan manfaat bagi nelayan setempat. Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengaha Tamba meminta Seacorm harus membantu nelayan dengasn memberi akses data untuk bekal melaut. "Data dari seacorm akan memudahkan nelayan untuk menemukan lokasi pasti keberadaan ikan di laut."

Dia menegaskan data lembaga ini akan membantu nelayan, sehingga mereka tidak asal ke laut tanpa mengetahui dengan jelas lokasi keberadaan ikan yang mau ditangkap. Jika mereka punya data-data, mereka tidak akan sia-sia ke laut.

"Nelayan tidak akan merugi, karena harus menghabiskan BBM lebih banyak, karena sudah tahu lokasi ikan di laut," jelas Tamba.

Politisi Partai Demokrat asal Jembrana ini mengatakan, Seacorm dan  Pemkab Jembrana harus saling berkoordinasi untuk menyikapi kendala yang dihadapi nelayan untuk mengakses data. "Nelayan memang tidak punya alat canggih untuk mengkasesnya. Seharusnya Seacorm tidak boleh mendiamkannya, dan berusaha mengoordinasikannya dengan Pemkab Jembrana soal peralatan yang harus dimiliki para nelayan untuk mengkases data lembaga ini."

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Jembrana, Made Dwi Maharimbawa, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan belum adanya sumbangan dari Seacorm untuk operasi nelayan. "Data Seacorm belum bisa diakses karena membutuhkan peralatan canggih yang hingga saat ini belum mampu dimiliki para nelayan," tegasnya. (N-3)