Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat Hendra Irwan Rahim meminta distribusi pupuk bersubsidi untuk petani berjalan lancar.
Pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebagai penyedia pupuk untuk wilayah Sumatra Barat diharapkan dapat menjaga alur distribusi sehingga pupuk bersubsidi sampai kepada petani.
"Kami berharap PT PIM dapat menjaga alur distribusi pupuk khususnya pupuk bersubsidi hingga sampai ke petani sehingga alokasi pupuk
bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan musim tanam petani di Sumatra Barat," pinta Hendra saat menerima kedatangan manajemen PT PIM di Padang, Selasa (10/7).
Hendra menyebutkan sebagian besar masyarakat Sumatra Barat berpenghasilan sebagai petani. Dengan begitu, tingkat ketergantungan
kepada pupuk sangat tinggi.
Kepada PT PIM, ia meminta untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjamin kelancaran arus distribusi pupuk. Jika ditemukan kendala, bisa dicarikan solusi secepatnya sehingga pasokan pupuk tidak terganggu.
Direktur Utama PT PIM Husni Achmad Zaki dalam kesempatan itu menegaskan, keamanan dan kelancaran distribusi pupuk merupakan bagian komitmen PT PIM. Pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan terutama dalam pendistribusian agar pupuk bisa sampai ke petani tanpa kendala.
"Kelancaran distribusi merupakan bagian dari komitmen kami agar petani mendapat pasokan pupuk tanpa kendala," tegasnya.
Dalam kaitan pupuk bersubsidi, Husni menyebutkan kelancaran distribusi juga tergantung pada mekanisme anggaran dari pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan volume dan tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
Untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Husni meminta peran Komite Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) di tingkat pemerintah daerah. Peran optimal KP3 akan sangat membantu penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Husni menegaskan, sejauh ini distribusi pupuk bersubsidi di Sumatra Barat tidak ada kendala. Jika ada oknum distributor yang nakal, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved