Pencarian Diperpanjang Tiga Hari

POSISI kapal penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatra Utara, hingga kini bisa dipastikan. Demikian juga pencarian korban, belum ada perkembangan. Sejak tenggelam pada 18 Juni, hingga sekarang kapal maupun korban tenggelam lain belum ditemukan.

Bahkan, dari pantauan remotely operated vehicles (ROV) atau robot yang dapat bergerak dan dirancang untuk digunakan di dalam perairan (under water), baru ditemukan lima jasad penumpang, sepeda motor, dan bagian kapal yang terlepas. Penemuan itu sudah dirilis sebelumnya.

"Kerangka kapal belum ditemukan. Demikian juga jasad penumpang lainnya," ujar Dirops Basarnas, Brigjen Maritim Bambang Suryo Aji, di Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun, kemarin.

Bambang menambahkan, biasanya gambar kerangka kapal bisa terekam utuh dengan menggunakan ROV. Namun, kali ini kerangka KM Sinar Bangun belum bisa terekam ROV. Penyebabnya banyaknya penghalang semacam debu saat ROV bekerja.

Basarnas saat ini sedang mengupayakan alat semacam ROV dengan kemampuan mengambil jasad di dalam air. "Alat-alat itu akan didatangkan dari Jakarta dan Surabaya," tambahnya.

Dengan didatangkannya alat-alat tersebut, waktu pencarian yang seharusnya berakhir pada kemarin diperpanjang tiga hari.

Sementara itu, posisi rekaman ROV berjarak 2 mil dari Pelabuhan Tiga Ras, yang menjadi posko utama Basarnas. Tim pencari memfokuskan pencarian di titik tersebut, tidak lagi di pinggir danau atau melalui udara.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Samosir, Tombor Simbolon, mengatakan dasar Danau Toba tidak rata dan cukup dalam sehingga menyulitkan evakuasi. Warga dan keluarga korban hingga kemarin masih memadati Pelabuhan Tigas Ras. Mereka berharap jenazah korban segera ditemukan.

Pengangkatan syahbandar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan Kementerian Perhubungan akan mengangkat warga lokal di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba sebagai syahbandar.

"Ini adalah rekomendasi dari tim Ad Hoc yang saat ini masih bekerja di sana dan melakukan pengawasan layanan angkutan penyeberangan di Danau Toba," kata Menhub di Yogyakarta, kemarin.

Di sela-sela kehadirannya pada Leadership Talk di Kampus Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, Menhub lebih lanjut mengatakan tim Ad Hoc tersebut kini melakukan perekrutan setidaknya 100 orang di tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba.

"Mereka yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dari Dirjen Angkatan Darat selama dua minggu sampai satu bulan terkait keselamatan penumpang dan kesyahbandaran," kata Budi.

Ia menegaskan, 100 orang yang lulus itu akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Danau Toba sebagai syahbandar atau sebagai pegawai. Menhub berharap para syahbandar bekerja profesional.

Terkait dengan pengelolaan pelabuhan di Danau Toba, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Utara, Abyadi Siregar, menyatakan tanggung jawab dan wewenang kesyahdaraan di Danau Toba sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan fungsi yang lebih baik dalam jasa pelayaran. "Dilihat dari regulasi selama ini, kewenangan dalam kesyahbadaran itu masih dipegang pemerintah pusat," ujarnya.

Untuk memberikan manfaat yang lebih, sebaiknya wewenang tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. "Daerah dinilai lebih mengetahui dinamika dan problematika di lapangan," kata Abyadi untuk memberikan alasan.