Mimpi Bali Miliki Bandara Bulelang Kandas

PEMERINTAH dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan pembangunan bandara di Bali utara, Buleleng. Luhut membatalkan pembangunan bandara di Bali utara itu kabarnya lantaran terkendala tidak terpenuhinya studi kelayakan sebuah bandara berkelas internasional.

Luhut membeberkan empat alasan utama mengapa bandara internasiona Bali utara dibatalkan dengan merujuk pada hasil studi yang dibuat oleh Bank Dunia dan Sarana Multi Infrastruktur.

Beberapa alasannya adalah pertama, akses ke Buleleng yang minim karena karena harus menyiapkan kereta api, jalan tol dan sebagainya. Adapun lahan di Bali sudah tidak memungkinkan lagi.

Kedua, prioritas pemerintah adalah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ketiga, karena berhubungan dengan IMF, maka saat ini Pemerintah sedang membangun parkir pesawat dan perluasan run way.

Lalu terakhir, pemerintah akan membangun pelabuhan kapal Roro yang menghubungkan Banyuwangi dengan Bali utara untuk meminimalisir kendaraan yang masuk ke Kota Denpasar dan Badung.

Mendengar informasi pembatalan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sangat menyesal dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Saat dikonfirmasi dia mengaku belum mengetahui kebenaran kabar tersebut. "Saya masih cek dulu apakah betul itu," ujarnya.

Menurut Pastika Bandara Buleleng adalah mimpi Bali sejak lama. Sebenarnya, Bali harus sadar bahwa Bali sudah cukup maju dengan sarana dan infrastruktur. Di saat yang sama, dalam Program Nawa Cita, Jokowi inginnya membangun dari pinggir Indonesia. Selama ini banyak yang tergantung dengan anggaran pemerintah.

"Kita sadar bahwa Bandara Ngurah Rai itu sudah sangat megah dan tidak ada bandara lain di Indonesia yang semegah Bandara Ngurah Rai," ujarnya.

Karena Bandara Buleleng sudah menjadi mimpi sejak lama maka Pastika berjanji akan berdiskusi dengan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengetahui penjelasan secara detail.

"Saya akan mengecek lebih lanjut. Nanti saya bicara dengan Pak Luhut," ujarnya. Ia mengaku ada beberapa alasan untuk memperjuangkan agar Bandara Buleleng tetap dilanjutkan.

Pertama, bandara itu merupakan biaya swasta, jadi tidak ada merugikan uang negara. Kedua, soal akses ke Buleleng, kajian tentang membangun short cut sudah dilakukan, dan bahkan detail enginering design (DED) di beberapa titik juga sudah dilakukan.

Pembebasan lahan juga sudah diupayakan oleh Pemkab dan Pemprov. Jalan itu milik nasional, hanya pembebasan lahan oleh pemerintah setempat. "Studinya masih panjang. Berapa lahan yang terpakai harus ganti rugi. Ini sudah masuk dalam Perda sejak beberapa tahun lalu," ujarnya.(OL-3)