Raja Pagaruyung Mangkat, Pemberian Gelar Adat Kepada Jokowi Tertunda

RENCANA pemberian gelar sangsako atau gelar kehormatan kepada Presiden Joko Widodo tertunda menyusul mangkatnya Pewaris Raja Pagaruyung Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mangkuto Alam, Kamis (1/2) malam.

Pewaris Kerajaan Pagaruyung lainnya, Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah menjelaskan keluarga besar Kerajaan Pagaruyung hingga beberapa bulan ke depan, masih masa berkabung.

"Setelah itu mungkin ada dinamika-dinamika lain. Apakah kita akan tetap mengacu kepada keputusan dulu atau bagaimana, tentu akan ada perundingan keluarga lagi," ujarnya, Sabtu (3/2).

Sebelumnya, muncul usulan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar Kerajaan Pagaruyung memberi gelar kehormatan (sangsako) kepada Presiden Jokowi dalam rangka kedatangannya ke Ranah Minang menghadiri perayaan Hari Pers Nasional.

Sutan Yusuf pun mengakui demikian, masuknya permintaan dari PWI dan pihak lainnya ke Istano Silinduang Bulan untuk memberikan gelar kepada Jokowi.

Lalu, pihak keluarga kerajaan beberapa waktu belakangan, melihat dan mempelajari kepantasan Jokowi menerima gelar kehormatan seperti yang pernah diterima Presiden SBY.

"Kita pernah berdiskusi dengan almarhum Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mangkuto Alam ketika masih sehat mengenai Presiden Jokowi. Menurut almarhum, Jokowi merupakan presiden yang mulai memperhatikan lagi masyarakat adat, keraton, dan raja-raja Nusantara," tandasnya.

Diakuinya, Jokowi dinilai melakukan terobosan-terobosan baru terhadap kaum adat. "Jokowi bisa dikatakan sebagai inisiator berdirinya Majelis Agung Raja Sultan (MARS) Indonesia sebagai wadah untuk berkumpulnya raja-raja Nusantara," ucap adik Taufik Thaib ini.

Berkenaan dengan pemberian gelar kehormatan ke Jokowi, pro kontra pun bermunculan. Forum Masyarakat Minang (FMM) menilai Jokowi belum pantas untuk mendapatkan gelar ini. Selain itu, pemberian gelar juga dikhawatirkan sarat dengan agenda politik mengingat Pilpres akan dilangsungkan tahun depan.

Sutan Yusuf memahami bila ada muncul pro-kontra terkait rencana pemberian gelar ini. Sebenarnya, alasan dari PWI memintakan gelar untuk Presiden, kata dia, cukup realistis. Cuma, masyarakat luas tentu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, apalagi momennya bertepatan dengan tahun politik dan berdekatan dengan Pilpres 2019.

"Hal itu pasti itu akan dikait-kaitkan walaupun sebenarnya pihak kerajaan tidak bermaksud untuk itu," pungkasnya.(OL-3)