Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah saat melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Singgah Gizi (RSG) Pekalongan menemukan sekitar 30 anak kekurangan gizi sehingga perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah setempat.
Ketua DPRD Kota Pekalongan Balgis Diab di Pekalongan, Selasa (30/1), mengatakan bahwa kunjungan DPRD ke RSG itu bertujuan mengetahui persis terhadap fungsi tempat tersebut yang untuk membantu anak kekurangan gizi agar mendapatkan penanganan lebih serius oleh petugas. "Tadi saya mengecek ke RSG, ternyata ada sekira 30 anak yang mengalami kekurangan gizi," ujar dia.
Balgis mengatakan kemungkinan masih banyak balita atau usia anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, tetapi orang tuanya tidak melaporkan kondisi anaknya kepada petugas atau tidak mau datang ke RSG untuk mendapatkan penanganan.
"Sebenarnya balita atau anak-anak yang masih kekurangan gizi dapat dibawa oleh orang tuanya ke RSG agar kondisi mereka dapat dikontrol kesehatannya maupun perawatan dari petugas RSG. Oleh karena itu, kami minta pada orang tua mau membawa anaknya yang kekurangan gizi ke RSG," kata Balgis.
Ia pun mengapresiasi kepada petugas RSG yang bersemangat dan penuh pengabdian untuk melayani dan membantu anak dengan kondisi kekurangan gizi dan berkebutuhan khusus agar sehat.
Seorang warga, Aminatun, mengatakan RSG membantu anaknya yang sering sakit-sakitan karena mengalami kekurangan gizi. "Jujur saja, keberadaan RSG sangat membantu warga miskin karena anaknya dapat setiap saat dikontrol oleh tim kesehatan," pungkasnya.(Ant/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved