Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan tidak ada konflik antara PT Angkasa Pura I dan masyarakat penolak proyek New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo.
"Sekarang sudah kembali ke Angkasa Pura, saya hanya memfasilitasi untuk
pembabasan lahan dan sebagainya. Ya dilakukan pendekatan saja," kata Sultan
di Gunung Kidul, Rabu (10/1).
Ia mengatakan wilayah tersebut akan bermanfaat jika dibeli Angkasa Pura. "Kalau dia tetap bertahan pembangunan tetap berjalan apa tidak bising kalau pesawat, apa tidak polusi nanti kalau tidak tahan nanti mau menjual kepada siapa," katanya.
Sultan menceritakan dari pengalaman pembangunan fly over Jombor, Sleman, waktu itu sebagian warga pemilik lahan di bawah jembatan dari barat ke arah Sleman, dari utara Sleman ke arah timur tidak mau menjual tanahnya, dengan harga yang ditawarkan yakni Rp4,5 juta permeter. Mereka meminta untuk Rp10 juta permeter.
"Akhirnya April-Mei ada sebagian mereka meminta anggaran yang kami tawarkan, tetapi kan tidak ada anggaran. Mereka tidak tahan karena polusi,"
katanya.
Ia mengaku khawatir jika bertahan maka tidak akan laku dijual. Sehingga akan merugikan dirisendiri. "Demikian juga saya khawatir mereka yang bertahan itu jadi zero dia mau jual kepada siapa, orang tidak ada yang mau beli. dan satu-satunya kepada angkasa pura, toh harganya bagus," ujarnya.(Ant/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved