PAPDESI Setuju 30% Dana Desa untuk Program Padat Karya

PERKUMPULAN Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) setuju dengan ketentuan minimal 30% dana desa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya.

Hal itu disampaikan Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PAPDESI, Wargiyanti di sela-sela Rapat Kerja Nasional I organisasi tersebut di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (13/12). "Kami setuju sekali. Itu akan memakmurkan rakyat kami dan mencegah mereka untuk merantau ke kota, karena desa sudah memberikan penghasilan," katanya.

Ketentuan 30% dana desa untuk program padat karya akan diterapkan mulai 2018. Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mengatur ketentuan itu kini telah disusun dan diharapkan sudah ditandatangani sebelum Natal mendatang.

Wargiyanti mengimbau seluruh anggota PAPDESI untuk secepatnya menyiapkan program-program padat karya yang sesuai dengan potensi, sumber daya, dan kebutuhan masing-masing desa. Supaya kelak betul-betul mampu meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, dan memperkecil angka kemiskinan.

Rapat kerja nasional I PAPDESI ini diikuti oleh kepala dan perangkat desa dari 20 provinsi. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah pusat.

Antara lain, dana desa dinaikkan sesuai amanat Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa, mengembalikan persyaratan putra desa bagi calon kepala desa, dan dibolehkannya penggunaan dana desa untuk menambah penghasilan tetap aparatur desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo yang hadir pada kesempatan tersebut menyambut baik rekomendasi itu. Ia akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

Mengenai permintaan agar dana desa dinaikkan, Eko mengatakan Presiden Jokowi telah berulang kali menanyakan hal itu. Namun, ia belum bisa memberikan jawaban karena masih harus melihat tingkat penyerapan dana desa tahun ini.

Eko memaparkan, penyerapan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke ketahun. Dari 82% pada 2015 naik menjadi 97% pada 20016, dan pada 2017 ini hingga September sudah mencapai 90%.

"PAPDESI bisa bantu nggak, kalau bisa nanti saya usul ke Presiden supaya dinaikkan. Tahun depan saya berharap daya beli di desa-desa bisa naik, pengangguran bisa diperkecil, dan orang miskin akan semakin sedikit," pungkasnya.(OL-3)