Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah Papua Dikebut

SEBANYAK 28 Kota dan Kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat dinyatakan layak melakukan pinjaman daerah untuk biaya pembangunan infrastruktur melalui lembaga bukan bank. Skema pembiayaan ini bertujuan untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini menyampaikan, dari 28 kota dan kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat baru ada sekitar tiga kota dan kabupaten yang mengajukan permintaan kredit pembiayaan infrastruktur. Padahal, kesempatan mengajukan pinjaman dana adalah untuk mengimbangi besaran pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan belanja.

“Secara keseluruhan, sudah ada progres 20 Pemda yang mengajukan kredit dana pembiayaan. Namun khusus di Papua, baru ada tiga daerah,” ungkap Emma usai acara sosialisasi alternatif pembiayaan infrastruktur, di Swiss-Bell Hotel, Sorong Papua, Rabu (22/11).

Emma menjelaskan, dalam hal pemodalan infrastruktur ini, persyaratan pemerintah daerah hanyalah butuh predikat Wajib Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Besaran dana dapat disesuaikan dengan permintaan dan pembangunan di daerah. Dengan catatan, besaran pembiayaan itu harus juga disesuaikan dengan prioritas daerah serta kemampuan daerah untuk kembali membayar pinjaman.

Proses pencairan dana, kata Emma, hanya butuh waktu tak lebih dari satu bulan. Namun kebanyakan kasus justru proses kelengkapan administrasi dari pemerintah daerah sendiri yang terkendala. Sebab, dalam bentuk pinjaman dana ini pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD setempat.

“Karena ada surat persetujuan dari DPRD scr paripurna. Menyetujui pinjaman ini dalam jngka waktu sekian. Karena ini kan komitmen harus dianggarkan pokok dan bunga sekian tiap tahun,” jelas dia.

Berdasarkan catatannya, dari 542 pemerintah kota/kabupaten ada sekitar 450 Pemda yang memenuhi kriteria. Hingga saat ini, PT SMI telah memberikan dana pembiayaan infrastruktur pada 20 pemerintah daerah yang telah berjalan sejak 2009 adalah sebesar Rp2,7 triliun. Atas dasar ini, Emma memprediksi pihaknya bakal menghabiskan dana pembiayaan sekitar Rp3,5 triliun untuk pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Emma mengaku, pihaknya bakal terus mengupayakan agar Pemda bisa sebisa mungkin mengakses pembiayaan. Bahkan, ketika kemampuan mengembalikan dana dirasa tidak mungkin pihaknya bisa menyediakan tenor yang lebih panjang. Asalkan, proyek yang hendak dibangun bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Yang paling penting asetnya juga sudah punya mereka,” imbuh dia.

Dengan adanya pembiayaan ini, Emma mengaku tidak khawatir dengan adanya kredit macet dari Pemda. Pasalnya, di bawah naungan Kementerian Keuangan, pihaknya bisa mengatasi hal tersebut. Caranya adalah dengan menekan laju transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Skemanya seperti mengurangi transfer daerah, namun intinya mereka dituntut untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Inilah yang menjadikan pembiayaan ini unik. Tidak ada di pasaran,” tambah Emma.

Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengakui, sejak pemerintahan Jokowidodo dimulai pertumbuhan kekayaan negara pun berkembang pesat. Namun, nilai fix aset tersebut baru akan diketahui setelah kuartal satu 2019.

“Belum kami hitung, nanti setelah masuk 2019,” ujarnya singkat.(OL-3)