Riset Dekolonialisasi Belanda belum Berizin

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih menunggu permohonan izin penelitian dari tiga lembaga penelitian Belanda. Lembaga tersebut bakal melakukan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi 1945 sampai 1950 di Indonesia.

Penelitian dengan anggaran senilai 4,1 juta euro (Rp64,8 miliar) itu dijadwalkan mulai pada bulan ini. “Pemerintahan Belanda membenarkan adanya penelitian itu, tapi kami (Kemendikbud) dan KBRI belum diberi tahu,” sebut Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Triana Wulandar seusai mengisi seminar sejarah lokal di Pendopo Pengayoman, Temanggung, kemarin.

Triana mengatakan alasan pemerintah Belanda tidak melibatkan pemerintah RI ialah penelitian itu penelitian independen dan masalah Belanda sendiri. Kendati demikian, ada dua peneliti Indonesia yang dilibatkan, yakni Bambang Purwanto dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Abdul Wahid dari UI. Keterlibatan sejarawan itu diharapkan penelitian tidak subjektif.

Sejauh ini pihak RI belum menyatakan keberatan atas penelitian tersebut. Hal itu disebabkan penelitian belum dimulai. Belum dimulainya penelitian diketahui lantaran hingga saat ini belum ada pihak mereka yang mengajukan permohonan perizinan.

“Penelitian membutuhkan segala macam perizinan sehingga nanti harus melibatkan pemerintah,” kata dia.

Seperti dikutip dari situs resmi Universitas Leiden pada 2 Maret 2017, tiga lembaga penelitian yang terlibat ialah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).

Penelitian kolaboratif ini tak akan memeriksa sisi militer dari serjarah ini, tapi bakal memeriksa aksi politik, administratif, serta hukum Belanda dan Indonesia pada masa-masa itu. “Kita harus melihat baik-baik cermin masa lalu kita,” kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders saat mengumumkan proyek penelitian.

Komunitas lokal
Pada kesempatan itu, Triana mengungkapkan Kemendikbud menggandeng 87 komunitas lokal untuk menelusuri dan menggali sejarah lokal dari seluruh wilayah di Indonesia.

Dia menyebut upaya menggandeng komunitas lokal tersebut baru dimulai di 2017 ini. Sedikitnya ada anggaran Rp10 miliar didistribusikan pada komunitas lokal, seperti guru-guru sejarah, penulisan, film sejarah, dan aplikasi mengenai kesejarahan. “Itu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini lebih banyak di Jawa,” ujar Triana.

Wakil Bupati Irawan Prasetyadi mengatakan anak-anak Temanggung wajib mengetahui sejarah lokal dan mengenal situs sebab terdapat nilai kearifan lokal di dalamnya. “Mengetahui sejarah penting agar tidak salah melangkah,” katanya.

Dikatakan, guru terutama guru sejarah di Temanggung dianjurkan membaca buku yang diluncurkan tersebut dan mengajarkannya kepada anak-anak. Selain itu, guru harus pula menulis tentang sejarah lokal untuk diwariskan kepada generasi muda. (N-5)

[email protected]