Kehumasan di Daerah masih Lemah

FUNGSI dan kinerja kehumasan di daerah masih sangat lemah dan perlu pembenahan segera. Kelemahan itu tecermin dalam tupoksi yang tidak dimengerti aparat kehumasan hingga fungsi dan tugas humas yang belum dianggap penting.

“Kami menemukan ada aparat humas yang tugasnya tidak dipisahkan dari kerja protokoler. Mereka mengaku hanya bertugas menginformasikan acara yang dihadiri kepala daerah,” ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, dalam Media Gathering Forum Merdeka Barat 9 di Bandung, kemarin.

Johan juga menemukan adanya kegamangan dalam melihat fungsi humas. “Kebanyakan kepala daerah menempatkan humas sebagai pejabat eselon II, bukan eselon I. Kondisi itu membuat kerja humas berjalan lamban karena harus minta izin ke banyak pejabat di atasnya sehingga banyak informasi yang terlambat disampaikan ke publik.”

Padahal, lanjut dia, fungsi kehumasan di daerah pada era digital ini sudah sangat kompleks. Mereka tidak hanya dituntut mampu memberikan informasi program pemda dengan clear dan tepat kepada media mainstream, tapi juga menangkis kabar-kabar hoaks yang banyak beredar di media sosial.

Johan berharap setelah aparat-ur kehumasan di daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, tugas kepala daerah bisa berjalan maksimal. “Warga bisa lebih aktif ambil bagian dalam pembangunan.”

Terkait dengan merosotnya peringkat keterbukaan informasi di Pemprov Jabar, Wagub Jabar Deddy Mizwar menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh.

Deddy mengatakan, selain Pemprov Jabar, beberapa kabupaten/kota di provinsi itu juga mengalami penurunan peringkat keterbukaan informasinya.

“Ini peringkat keterbukaan informasi, kami harapkan ada peningkatan lebih baik. Bogor konsisten, Depok menurun. Harusnya signifikan bertambah baik. Nanti kita evaluasi,” ujar Deddy di Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Menurut Deddy, turunnya peringkat keterbukaan informasi tersebut harus dicari penyebabnya, karena faktor sumber daya manusianya atau karena kurangnya political will kepala daerahnya.

“Ini perlu dievaluasi karena termasuk provinsi juga merosot yang tadinya baik. Dari rata 10 besar jadi keluar dari 10 besar, harus di evaluasi kenapa,” katanya. (Sug/EM/X-10)