Ridwan Kamil tidak Pernah Dimintai Mahar

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil tidak pernah dimintai mahar sepeser pun dari partai politik (parpol) terkait dengan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018. “Enggak ada yang minta mahar,” kata pria yang kerap disapa Emil itu saat dimintai konfirmasi di Bandung, kemarin.

Apalagi, ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar mahar. “Saya enggak punya uang, saya enggak pernah main proyek.”

Selama memimpin Kota Bandung, Emil mengaku tidak pernah meminta uang kepada pengusaha yang menanamkan modal di Bandung. “Silakan tanya, saya tidak pernah minta ke pengusaha,” katanya.

Jadi, Emil hanya bermodalkan program pembangunan untuk menarik dukungan dari partai politik. “Saya hanya bilang, kalau cocok, dukung saya. Kalau enggak, ya silakan,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan ribuan kader pada Selasa (26/9), Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku dimintai Rp10 miliar bila ingin diusung partai berlambang pohon beringin itu dalam pilgub. Dedi yang juga Bupati Purwakarta mengaku permintaan itu diajukan orang yang mengaku memiliki kedekatan dengan petinggi DPP Partai Golkar.

Wasekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah partainya memintai mahar ke Dedi Mulyadi. Kalaupun ada yang meminta mahar bagi calon kepala daerah, sambung Ace, itu personal.

Ace menegaskan sudah ada pakta integritas bagi pengurus DPP Partai Golkar yang melarang pengurus partai untuk meminta mahar politik dalam penetapan calon kepala daerah.

“Kalau Kang Dedi merasa diminta mahar, terus terang saja. Sebutkan nama pengurus yang melakukan itu,” tegasnya.

Hal itu dilakukan, sambungnya, supaya tidak terjadi fitnah. “Sebutkan nama dan jabatannya agar terang benderang. Kalau benar dia meminta mahar, sebaiknya dikenai sanksi karena melanggar pakta integritas,” tandasnya.

Habis kesabaran
Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi mengakui peluang partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu untuk berkoalisi dengan PKS kian tipis. Bahkan, menurut dia, kesabaran partainya untuk menunggu niat baik dari PKS sudah habis.

Hal itu terkait dengan sikap PKS yang mengajukan pasangan Wakil Gubernur Deddy Mizwar dengan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
“Dalam berkoalisi, kami ingin kemenangan (di pilgub). Menurut analisis kami, baik konteks koalisi maupun kandidat, tidak punya keyakinan untuk menang,” kata Mulyadi.

Menurut dia, Deddy Mizwar tidak pernah mendaftarkan diri sebagai kader Partai Gerindra. Di sisi lain, lanjut dia, Ahmad Syaikhu tidak bisa meyakinkan untuk meraih kemenangan dalam pilgub.

“Pak Deddy tidak ada progres menjadi kader. Padahal kami ingin mengusung kader. Ini membuat keyakinan kita goyah,” ujarnya.

Menurut dia, PKS tidak menunjukkan keseriusan untuk menjalin kerja sama dengan Gerindra.

“PKS tidak ada komunikasi, malah mem-by pass ke DPP (Gerindra). Padahal kami yang bekerja, bukan DPP,” katanya.

Selain itu, kata Mulyadi, PKS malah berkomunikasi dengan PAN terkait dengan pengajuan pasangan itu. “Ini kan tidak etis. Seolah-olah menganggap dengan kami (Gerindra) sudah beres,” sesalnya. (Nur/RF/BB/N-1)

[email protected]