Sosialisasi hingga Pelosok Sekolah

MESKIPUN berbagai upaya telah dilakukan, peredaran narkoba yang menyasar anak muda sulit diberantas. Sebagai lulusan fakultas kedokteran, fenomena itu tentu membuat Wakil Bupati Garut Helmi Budiman prihatin. Pasalnya, hal itu bisa berdampak pada merosotnya kualitas SDM bangsa. ­Untuk ­memerangi narkoba, Helmi bersedia menjadi duta ­antinarkoba Badan Narkotika Nasional (BNN). Guna mengetahui upaya Helmi membentengi gene-rasi muda Garut dari ­serbuan narkoba, wartawan Media Indonesia Kristiadi mewawancarai Helmi. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda soal Narkoba?
Pemda lebih serius lagi dalam memerangi peredaran narkoba. Peredaran narkoba mulai mengancam generasi penerus. Guna mendukung BNN dalam memberantas penyalahgunaan, pemda memberikan mobilitas dan SDM termasuk menyediakan sarana dan prasarana, dari gedung hingga klinik rehabilitasi bagi pengguna.

Sejauh mana bahaya narkoba merasuki daerah ini?
Sebenarnya narkoba banyak spesifikasi-nya, dari psikotropika dan minuman serta alkohol. Yang sering terjadi di Kabupaten Garut ialah minuman oplosan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Tidak jarang hal ini kerap menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Atas kejadian itu, kami telah melakukan kerja sama dengan satpol PP dan kepolisian untuk sigap memotong jalur agar tidak dikonsumsi masyarakat.

Apa upaya yang bisa dilakukan?
Penanggulangan pencandu tentu harus dilakukan, teruta-ma mengobati agar pecandu tidak lagi menjadi pemakai. Terhadap pengedar juga harus dilakukan dengan melakukan pembinaan dan upaya pencegahan yang melibatkan tokoh masyarakat, pondok pesan­tren, anak SMA, dan komunitas lain secara preemtif dan preventif, karena Kabupaten Garut sendiri sangat luas terutama memiliki 450 desa yang tersebar di 42 kecamatan.

Apa upaya rehabilitasi ledakan korban narkoba?
Kita melakukan sosialisasi ke anak sekolah dan pondok pesantren agar tidak terjadi ledakan. Karena itu, kasus obat PCC yang baru muncul sekarang ini tidak terjadi di Kabupaten Garut. Kita juga siap memberikan sanksi berat bagi PNS pengguna narkoba. (E-4)