Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Tolak Pasien BPJS, Satu Dokter RSUD Bintan Dinonaktifkan

Hendri Kremer
21/9/2017 13:37
Tolak Pasien BPJS, Satu Dokter RSUD Bintan Dinonaktifkan
(ANTARA)

SEORANG dokter jaga dan satu staf di RSUD Bintan dinonaktifkan dari tugas resminya karena menolak menangani seorang pasien peserta program BPJS. Rohani, 43, yang akhirnya meninggal dunia.

"Jangan coba main-main menangani pasien miskin, kami sudah informasikan bahwa mindset pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas harus diubah . Prioritaskan pelayanan terlebih dahulu baru administrasi," kata Bupati Bintan, Kepulauan Riau, Apri Sujadi, Rabu (20/9).

Rohaini, warga Kampung Sei Enam, RT 01 RW 02 Kelurahan Sei Enam kecamatan Bintan Timur akhirnya meregang nyawa akibat lambatnya pelayanan saat dia dimasukkan di RSUD Bintan itu. Menurut saksi, Asrul, pasien tidakdilayani sebab diduga kartu BPJS Kesehatan yang dibawa pihak keluargauntuk rujukan sudah mati.

"Padahal, ibu (Rohani) tersebut sudah sekarat. Anaknya berteriak minta agar rumah sakit segera melakukan pemeriksaan terhadap ibunya. Tapi dibiarkan saja, lalu dibawa anaknya pulang kembali ke rumah," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Alamsyah, 18, anak korban yang membawa ibunya ke RSUD pada Senin (18/9) malam merasakan betapa trenyuh pelayanan yang diterima begitu kartu BPJS yang masa berlakunya habis ditolak.

"Ibu saya mengeluh sakit, jadi saya bawa ke RSUD. Tapi kartu BPJS nya sudah mati. Orang rumah sakit tak mau terima, dan suruh kami membawa kembali pulang," katanya.

Dengan perasaan kecewa dan sedih , Alamsyah pun akhirnya membawa ibunya pulang. Selasa keesokan harinya, sang ibu yang sakit menghembuskan napas terakhirnya di rumah, di kampung Sungai Enam.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi belum memastikan apa dokter dan staf jaga tersebut akan diberhentikan atau hanya dinonaktifkan buat sementara waktu. Hanya saja, katanya, saat ini pihaknya menggelar rapat internal dengan pihak RSUD Bintan. Sejumlah jajaran turut serta dalam rapat bersama RSUD. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Gamma Isnaeni.

Dia menegaskan program kesehatan gratis yang menjadi prioritas pemerintahannya harus dijalankan dengan baik di semua instansi kesehatan yang masuk di bawah koordinasi Pemkab. Ke depan Bupati Bintan tidak mau mendengar lagi, adanya pasien yang ditolak di rumah sakit milik pemda ataupun puskesmas.

"Hari ini sudah saya instruksikan, dan kita tegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus prioritas tidak saja berlaku di Rumah Sakit tapi juga Puskesmas," tambahnya.

Di tempat terpisah, karena merasa bersalah Direktur RSUD Bintan, Beni Anthoni datang melayat ke rumah duka, suasana sudah terlihat panas dan ketika dokter RSUD ditemani satu dokter turun dari mobil. Teriakan agar pihak rumah sakit betanggung jawab atas meninggalnya nyawa ibunda Alamsyah, bersahutan sahutan.

Namun tidak ada tindakan anarkis yang sempat dilakukan masyarakat karena ada tokoh masyarakat yang meleraikan kemarahan masyarakat di tempat korban meninggal.

"Kami memohon maaf apa yang telah terjadi. Karena itu kami datang ke tempat ini, untuk melayat korban," katanya yang disambut teriakan tidak terima masyarakat.

Benni langsung diarahkan ke dalam rumah ketua RW setempat. Di belakang ketua RW itulah posisi rumah duka. Di dalam ruang tamu ketua RW, Beni dihujani pertanyaan seputar dugaan lalalainya pihak rumah sakit menangani pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan yang masa berlakunya habis.

Musaffa Abas salah seorang tokoh masyarakat mengatakan yang paling penting adalah ke depan jangan sampai kejadian serupa menimpa masyarakat miskin. Apalagi, hampir sebagian besar masyarakat Bintan merupakan nelayan, terkadang lupa memperpanjang kartu BPJS. Namun mereka sebenarnya mampu, hanya saja tidak mengerti cara mengurusnya karena panjangnya administrasi.

"Mudah-mudaham kejadian ini tidak terulang. Sebenarnya warga mau memperpanjang kartu BPJS tapi panjangnya masalah administrasi mereka malah bingung. Jadi kami minta dibantu kepada Pemkab untuk mendatangi kami agar diberitahu apa yang harus dilakukan, agar kejadi serupa tidak terulang kembali," katanya.(OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya