Masyarakat Aceh Kecam Pemerintah Myanmar di Vihara

MASYARAKAT Aceh mengutuk aksi kekerasan Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya. Mereka meminta seluruh elemen, baik muslim maupun nonmuslim turut bersolidaritas kepada Rohingya di depan Vihara Dharma Bhakti, Banda Aceh, Senin (4/9).

Belasan masyarakat Aceh membawa spanduk kecaman terhadap aksi genosida yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Mereka mengawali aksi di bundaran Simpang 5 Banda Aceh dan di depan Vihara Dharma Bhakti, Banda Aceh.

Koordinator aksi, Michael Octaviano, mengatakan, aksi di depan Vihara Dharma Bhakti guna mengecam kekerasan dan pembantaian yang menimpa Rohingya di Myanmar. Apalagi, pembantaian itu dikoordasi langsung oleh Biksu Budha yang ada di Myanmar.

"Kami meminta petinggi Vihara di Aceh untuk ikut mengecam. Karena yang melakukan pembantaian etnis Rohingnya juga didukung Biksu yang ada di Myanmar, bukan Biksu seluruh dunia, tetapi di Myanmar. Ini sudah berulang kali dan keliatan dunia seakan-akan tidak bisa mencegahnya," katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan dan penekanan terhadap Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk pembantaian yang dilakukan kepada etnis Rohingnya.

"Pemerintah Indonesia harus tegas terhadap Pemerintah Nyanmar untuk menghentikan pembunuhan secara biadab terhadap muslim rohingnya. Kami juga meminta seluruh elemen turut bergabung, kristen, budha dan hindu di Aceh ikut juga bergabung untuk memberikan dukungan," sebutnya.

Ia menegaskan, di mana pun keberadaan islam mayoritas maka minoritas tidak akan terganggu. Apalagi sampai pada kasus pembantaian, seperti yang dilakukan Pemerintah Myanmar.

"Kita lihat dibelahan bumi manapun, minoritas muslim pasti mendapatkan kekerasan dan penindasan. Namun, Indonesia menjadi contoh bangsa yang menghormati kaum minoritas, di tengah mayoritas muslim," paparnya.

Michael Octaviano juga, mendesak Negara-negara Asean untuk menekan rezim militer Myanmar agar segera menghentikan aksi genosida terhadap etnis Rohingya. Bahkan, peserta aksi meminta status Myanmar di ASEAN dibekukan atas perbuatan genosida itu.

"Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar segera mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah lama terjadi di Myanmar. Sekarang sudah sangat jelas dan terbukti Myanmar tidak mau menghentikan aksi genosida," tegasnya.

Aksi solidaritas terhadap muslim Rohingnya, juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Bahkan mereka telah mengusulkan kepada pimpinan guna memotong gaji, untuk membantu penderitaan etnis Rohingya di Myanmar.

Anggota DPR Aceh, Fraksi PKS-Gerindra, Zainal Abidin, mengatakan, DPR Aceh seharusnya punya kepedulian yang konkrit dan nyata terhadap permasalahan muslim Rohingnya di Nyanmar. Kepedulian yang selama ini dilakukan dengan memberikan sumbangan.

"Saya siap dipotong gaji 10% untuk membantu saudara kita Rohingya di Myanmar. Nantinya saya akan mengusulkan kepada pimpinan dewan agar semua anggota dewan dipotong gaji untuk membantu saudara kita di sana," katanya.

Selain itu, keterlibatannya melakukan aksi di Simpang Lima Banda Aceh dan depan Vihara Dharma Bhakti, Banda Aceh, sebagai solidaritas dan mengecam tindakan genosida yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.

"Saya akan segera berkoordinasi dengan fraksi untuk mendesak pimpinan dewan bersikap atas aksi genosida yang dilakukan junta militer Myanmar. Paling minimal adalah dengan memberikan sumbangan dan itu sudah pernah kita lakukan sebelumnya," terangnya.

Zainal juga berharap, pimpinan DPR Aceh segera mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Tak hanya itu, pimpinan dewan juga diminta untuk membuat pernyataan tertulis mendesak pemerintah RI dan PBB untuk menghentikan aksi genosida tersebut.

"Harus ada pernyataan sikap tertulis, agar aksi genosida itu dapat dihentikan, karena ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi di era modern saat ini. Apalagi elemen sipil Aceh sangat terganggu dengan tindakan junta Myanmar," lanjutnya.

Zainal juga mengajak masyarakat Aceh untuk segera turun ke jalan dalam aksi solidaritas, dan menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan pembantaian terhadap muslim Rohingya. Demikian juga kepada PBB agar segera mengambil alih agar bisa menghentikan pembantaian tersebut.

Dari pantauan Media Indonesia, sejumlah masyarakat membawa spanduk dengan berbagai tulisan kecaman, di antaranya, "Cabut nobel perdamaian Aung San Suu Kya, "PBB sungguh-sungguh ikut hentikan tragedi kemanusian Rohingnya", "Hentikan pembantaian etnis Rohingnya, dan "Cabut keanggotaan Nyanmar dari ASEAN". (OL-6)