Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Pemindahan Ibukota ke Kalimantan

PEMERINTAH diminta mengkaji ulang rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan menyusul kondisi degradasi lingkungan dan semakin terbatasnya daya dukung lingkungan di wilayah ini.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, Selasa (18/7), dalam diskusi terkait rencana pemindahan ibukota negara bersama organisasi jurnalis lingkungan Pena Hijau Indonesia di Banjarmasin.

"Salah satu syarat pemindahan ibukota yang utama adalah aspek lingkungan, daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kalimantan khususnya Kalsel," tuturnya.

Kondisi degradasi lingkungan juga semakin terbatasnya daya dukung lingkungan haruslah menjadi pertimbangan pemerintah. Sebagai contoh saat ini separuh wilayah Kalsel sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tercatat izin tambang mencapai 1.242.739 hektare (33%), dan izin perkebunan kelapa sawit seluas 618.791 ha (17%).

Belum lagi adanya konflik agraria dan teritorial yang sampai sekarang masih banyak belum terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat.

Belakangan Kabupaten Tanah Bumbu di Kalsel ramai disebut sebagai lokasi yang cocok dijadikan ibukota negara. "Terutama Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalsel perlu ada kajian yang komprehensif khususnya aspek lingkungan dan melibatkan banyak elemen rakyat Kalsel," ujar Kisworo.

Pelibatan masyarakat berkaitan dengan kajian dari berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, politik dan lainnya. Jangan sampai terulang permasalahan banjir, macet dan masalah sosial yang pindah dari Jakarta ke Kalsel," ujarnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan Kalsel siap jika ditetapkan pemerintah sebagai ibukota negara. Namun diakuinya pemindahan ibukota negara ini tidak mudah dan provinsi lain yang mengajukan diri sebagai lokasi pemerintah ibukota negara juga mempunyai keunggulan masing-masing.

Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah pusat mulai mengkaji kelayakan daerah-daerah di luar Pulau Jawa terkait rencana pemindahan ibukota negara. Bahkan Tim Kementerian Sekretaris Negara beberapa waktu lalu berkunjung ke Kalsel guna mengkaji kelayakan provinsi ini menjadi salah satu kandidat ibukota negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan pemerintah pusat sepertinya serius untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Ada beberapa daerah yang disebut-sebut layak menjadi ibukota selain Kalsel yaitu Kalteng, Kaltim dan Sulawesi Selatan. Namun realisasi pemindahan ibukota inipun diperkirakan masih memerlukan waktu panjang dan ini baru masuk tahapan pengkajian. (OL-3)