Geliat Lapindo Distop

PENGHENTIAN pengeboran yang diperintahkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Lapindo Brantas mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. "Sejak awal sudah saya katakan bahwa masalah sosial menjadi perhatian, tidak sekadar melakukan ekplorasi," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, kemarin.

Menteri ESDM Sudirman Said akhirnya menghentikan rencana pengeboran oleh PT Lapindo Brantas. Perusahaan itu diminta menyelesaikan dulu masalah sosial dengan masyarakat sekitar. Sudirman Said di Jakarta, kemarin, menegaskan perusahaan minyak dan gas PT Lapindo Brantas belum mendapatkan izin beroperasi dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Karena itu, Lapindo tidak bisa melanjutkan proses persiapan pengeboran karena faktor sosial.

Sudirman mengungkapkan pihaknya sudah meminta ke SKK Migas untuk menghentikan kegiatan Lapindo supaya masyarakat tidak terganggu. "Masyarakat responsnya cukup negatif. Saya kira tahapannya cukup jauh sampai pada pengeboran, sekarang sudah kami selesaikan. Karena, bisa saja secara teknis itu mereka mengatakan aman, tapi kan usaha itu memperhatikan aspek yang lain (sosial)," kata dia seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Lapindo Brantas berencana kembali melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi pengeboran hanya berjarak 2,5 kilometer dari semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.

Padahal hingga kini, masyarakat di sekitar lokasi masih trauma dengan peristiwa lumpur akibat pengeboran yang dilakukan Lapindo. Semburan lumpur mengakibatkan empat kecamatan tenggelam. Semburan lumpur panas pertama kali muncul pada 29 Mei 2006 dan hingga kini terus aktif dan telah menenggelamkan lebih dari 400 hektare lahan. Kerugian mencapai puluhan triliun rupiah. Adapun pihak Lapindo beralasan pengeboran itu berpotensi menambah pasokan gas nasional. Potensi gas yang dihasilkan sumur yang hendak digarap Lapindo berkisar 5 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

Masih trauma
Sementara itu, Gubernur Soekarwo mengatakan masalah sosial menjadi pertimbangan utama sehingga pemprov meminta agar dihentikan sementara, kemudian mengirim surat ke Menteri ESDM. Jika sekarang harus ada pengeboran lagi, PT Lapindo perlu mengajak masyarakat untuk bicara. "Masyarakat harus dilibatkan agar mereka benar-benar siap," kata Soekarwo.

Ia menjelaskan Pemprov Jatim juga akan melakukan kajian ilmiah agar warga setempat tidak terkena imbas pengeboran gas dengan melibatkan ahli geologi. "Kajian ini akan melihat sejauh mana masyarakat di sekitar menghadapi rencana itu. Mereka masih trauma dan harus dikembalikan psikologisnya," ujar Soekarwo.

Ia menegaskn, hasil kajian akan menjadi dasar apakah ia akan melakukan penolakan atau dukungan terhadap kegiatan Lapindo. Sebagai Gubernur, pihaknya memandang perlu memberikan rasa aman di masyarakat agar tidak ada masalah dikemudian hari.

Sehari sebelumnya, Senin (11/1), ratusan warga berunjuk rasa tepat di jalur akses jalan di depan sumur Tanggulangin 1. Penolakan warga itu membuat pihak Lapindo Brantas mulai mengeluarkan alat-alat berat dari lokasi pengeboran. Kini, geliat Lapindo di wilayah Tanggulangin pun terhenti. (Pol/N-2)