Pasrah Menanti Relokasi MRT

JIKA bukan warga setempat, mungkin tidak banyak yang tahu letak Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Dikepung gedung-gedung pusat perbelanjaan di kawasan Gunung Sahari, keberadaan stasiun kecil itu seolah tidak kasatmata. Bagi yang baru kali pertama naik kereta rel listrik (KRL) dari stasiun tersebut, pasti kebingungan.

Achyar Dian, 25, salah satunya. Pengguna KRL yang baru empat bulan tinggal di Ibu Kota itu sempat bingung mencari akses masuk ke Stasiun Kampung Bandan. Akses yang disediakan menuju stasiun itu sangat terbatas.

“Saya sampai berkeliling untuk cari stasiun itu. Ternyata memang tidak ada jalur jalan khusus ke sana. Harus masuk ke lahan parkiran. Kan lucu? Mana sangka kalau mau ke stasiun harus masuk ke gedung dulu,” ujarnya saat berbincang dengan Media Indonesia, kemarin.

“Harusnya ada jalan khusus yang memudahkan penumpang,” tambah pria yang mengandalkan KRL untuk berangkat kerja ke kawasan Matraman, Jakarta Timur, itu.

Agar bisa sampai ke pintu stasiun, pengguna KRL memang harus melewati lahan parkir Gedung WTC Mangga Dua yang gelap dan pengap. Pintu dari terali besi menjadi penghubung tunggal antara stasiun dan para calon penumpang.

Keterpencilan stasiun tersebut bisa dikata merupakan simbolisasi situasi yang dialami Kampung Bandan. Kampung yang dihuni mayoritas warga pendatang itu hanya dipisahkan dinding batako setinggi 2 meter.

Menurut Ketua RT 11 Kampung Bandan, Nurali, sebanyak 2.000 jiwa menghuni rumah-rumah semipermanen di kampung tersebut. Hanya gang kecil berukuran kurang dari 1 meter yang memisahkan rumah satu dari rumah lainnya.

“Mayoritas pendatang dan tidak ada sertifikat mendirikan rumah di sini. Akan tetapi, banyak yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung ini,” imbuhnya.

Ia mengaku telah mendengar rencana pemerintah provinsi menggunakan lahan kampung mereka untuk dalam proyek moda raya terpadu (MRT), rumah susun, dan apartemen. Namun, hingga kini kabar tersebut masih sumir.

“Saya belum terima kepastian itu. Akan tetapi, kalau kami akan digusur mau bagaimana lagi? Tanah bukan hak milik,” cetusnya.

Rizka, 29, mengaku tidak akan menolak jika dipindahkan ke rumah susun yang disiapkan pemerintah. Namun, ia dan warga lainnya berharap tidak ada kekerasan yang terjadi saat lahan tersebut mesti dikosongkan.

“Kami juga mau nantinya mudah mendapatkan transportasi. Tidak seperti sekarang, orang bahkan bingung mencari alamat kami,” tuturnya. (Sri Utami/J-4)