Ambulans Swasta Marak Pemkot Angkat Tangan

DUGAAN praktik aji mumpung karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi, Jawa Barat, tetap berlangsung.

Hingga kemarin, mobil-mobil ambulans swasta yang mematok tarif hingga jutaan rupiah itu masih dibiarkan berkeliaran di kawasan RSUD tersebut.

Sebelumnya, pada November 2016 lalu, puluhan mobil ambulans bukan milik Pemkot Bekasi itu ditertibkan Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Keberadaan mereka dianggap mengganggu lalu lintas karena memarkirkan mobil ambulans ala kadarnya itu di bahu jalan.

Selain itu, dinas terkait menganggap keberadaan mereka menyalahi aturan lantaran tidak memenuhi spesifikasi mobil ambulans.

Akibat penertiban itu, kini ambulans swasta tersebut tak lagi mangkal di depan RSUD.

Mereka memilih mangkal di depan Markas Komando Distrik Militer (Kodim), seberang gedung RSUD.

Tujuannya cuma satu, begitu datang pesanan dari petugas RSUD, mereka bisa langsung cepat meluncur.

Wakil Direktur Pelayanan Umum RSUD Kota Bekasi Tri Sulistyaningsih membantah jika pihaknya disebut membiarkan pegawai RSUD ikut andil dalam bisnis ambulans swasta tersebut.

Padahal, berdasarkan penuturan keluarga pasien, mereka diarahkan petugas RSUD untuk menggunakan ambulans swasta itu dengan dalih ambulans milik RSUD sedang tidak ada di tempat.

"Bila pasien membutuhkan, pasti akan kita utamakan. Kita tidak pernah mengalihkan pasien untuk menggunakan ambulans di luar milik kami," ujar Sulis, kemarin.

Ia mengakui jumlah armada ambulans tidak banyak.

Dari 12 ambulans yang ada, hanya sembilan unit yang bisa beroperasi karena tiga di antaranya sedang rusak.

Karena itu, pihaknya selalu mengutamakan pasien yang benar-benar membutuhkan.

Ditambah lagi, dari sembilan ambulans tersebut harus disisakan dua unit untuk bersiaga di RSUD dalam keadaan darurat.

"Harus ada yang stand by. Karena itu harus disediakan sebagai mobil siaga, untuk membawa pasien rujukan atau jemput pasien yang dalam keadaan gawat darurat," jelas Sulis.

Ia tak mau berspekulasi apakah karena jumlah ambulans RSUD yang terbatas itu membuat bisnis ambulans swasta menjamur di depan rumah sakitnya.

"Bila ditemukan ada pegawai RSUD yang terlibat, tentunya akan kami berikan sanksi. Sementara ini akan kami selidiki dulu," lanjut dia.

Dishub angkat tangan

Sebelumnya, Dede Adhitama, 30, warga Perumnas III, Bekasi Timur, mengeluhkan pelayanan petugas RSUD tersebut.

Saat sedang dalam kondisi darurat pada Rabu (22/3) lalu, ia justru disarankan menggunakan ambulans swasta untuk mengantar kerabatnya pindah rumah sakit.

"Petugas RSUD mengarahkan saya untuk menggunakan ambulans yang parkir di depan RSUD untuk mengantar kerabat yang akan pindah rumah sakit.

Alasan mereka, ambulans milik RSUD sedang keluar semua," kata Dede.

Ia pun merogoh kocek Rp1,5 juta untuk menyewa mobil ambulans swasta itu, sedangkan tarif ambulans milik RSUD hanya dikenai biaya Rp100 ribu-Rp300 ribu, tergantung jarak antar dalam kota.

Namun, hatinya jadi masygul begitu mendapati sejumlah ambulans resmi tengah terparkir di belakang RSUD.

Terpaksa ia menggunakan ambulans swasta yang hanya dilengkapi sebuah tandu tersebut.

Tak ada fasilitas tabung oksigen atau peralatan medis lainnya di dalam mobil itu.

"Sebenarnya lebih cocok disebut mobil jenazah ketimbang ambulans," ucap Dede.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliani, mengaku tak dapat berbuat banyak atas maraknya kembali ambulans swasta tersebut.

Pihaknya hanya bisa menertibkan jika ambulans itu mengganggu ketertiban lalu lintas.

"Kalau parkir di trotoar atau menyebabkan kemacetan, pasti kami tertibkan. Namun, dari segi bisnis, mereka punya izin dan itu resmi, kami tak bisa melarang. Kami sudah pernah berdiskusi dengan mereka," kata Yayan. (J-1)