Rp27 Triliun untuk Merger Dua BUMD Dipertanyakan

BIAYA penggabungan PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta dinilai terlalu besar.

Dana yang dibutuhkan setara dengan sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Karena itu, DPRD mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan rincian penggunaan dana untuk kebutuhan tersebut.

"Terkait dengan modal dasar Perumda Air Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp27 triliun, kami berpandangan angka itu harus dijelaskan secara akuntabel," tutur anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Dwi Ratna saat penyampaian pendapat soal Rancangan Peraturan Daerah Perumda Air Jakarta di Gedung DPRD, kemarin.

Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, PAL Jaya dan PAM Jaya mendapat suntikan penambahan modal perusahaan Rp370 miliar dan Rp230 miliar.

Dengan suntikan dana itu, saat ini PAM Jaya baru dapat melayani kebutuhan warga sebesar 60,33%.

Anggota DPRD dari Fraksi PPP Riano P Ahmad mengimbuhkan, berdasarkan laporan keuangan perusahaan dan laporan realisasi APBD, kedua badan usaha milik daerah (BUMD) itu telah mencatat profit sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir.

Dengan demikian, dalihnya, belum ada alasan secara manajerial untuk melakukan aksi merger itu.

Di sisi lain, setelah dikaji berdasarkan neraca perusahaan 31 Desember 2016, terdapat persoalan rasio lancar pada PAM Jaya.

Persoalan finansial itu tidak terletak pada bisnis PAM Jaya, tetapi pada profesionalisme dan kemanfaatan bermitra dengan pihak ketiga.

"Perlu dijelaskan mengapa perusahaan memiliki liabilities (kewajiban bayar) yang begitu besar melebihi total aset, khususnya utang kepada mitra?" tanya Riano.

Terlebih lagi, berdasarkan uraian analisis naskah akademik, rendahnya current asset ratio PAM Jaya bersumber dari kerja sama dengan pihak ketiga.

Kondisi itu diperparah setelah PAM Jaya berutang besar kepada dua perusahaan operator Palyja dan Aetra.

"Fungsi PAM Jaya setelah ada kerja sama berubah hanya menjadi pemeriksa, pengkaji, penilai, dan pengevaluasi," tandasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menilai kebutuhan Rp27 triliun dari modal awal Rp2 triliun belum dijelaskan secara rinci, terutama tentang hal-hal yang akan dicapai dengan besaran dana itu.

"Apakah telah melalui kajian komprehensif dari lembaga-lembaga tepercaya yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan pelayanan pengolahan air limbah?" ujarnya.

Anggota dari Fraksi PKS Nasrullah berkomentar penggabungan kedua BUMD harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki budaya kerja berbeda.

Menurutnya, ketidakmampuan menyatukan kedua budaya itu dapat berdampak fatal.

"Sekitar 50%-70% perusahaan yang digabungkan mengalami kegagalan karena tidak menghasilkan nilai yang baru," paparnya.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan dengan merger kinerja kedua perusahaan diyakini bisa meningkat hingga dua kali lipat.

Guna mencapai target tersebut, idealnya dibutuhkan dana sebesar Rp27 triliun sebagai modal awal setelah merger.

Dana sebesar itu digunakan untuk biaya operasional, instrumen, dan personel.

"Rp27 triliun itu merupakan modal awal setelah digabung dari current asset PAL Jaya dan PAM Jaya," kata Sumarsono pada kesempatan yang sama.

Sumarsono mengakui usulan dana itu belum dihitung secara pasti.

Jika dana tidak mencukupi, Pemprov DKI akan menambalnya dari APBD.

Merger juga dipastikan tidak berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK), kecuali pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi.

Penilaian dari tim independen akan dilakukan mulai level komisaris, direksi, sampai jajaran pendukung.

"Kami mengusahakan tidak ada PHK. Kalau pegawai tidak layak, kami akan melakukan penilaian ulang menggunakan tim independen," pungkas Sumarsono.

Raperda tentang pembentukan Perumda Air Jakarta ini ditargetkan rampung pada Mei tahun ini. (Aya/S-4)