Pembuatan Waduk Ciawi Dimulai Tahun Ini

UPAYA mengatasi banjir di hilir dengan normalisasi sungai di Jakarta terus digiatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sejumlah rumah susun tengah dikerjakan untuk merelokasi permukim ditepi sungai.

Di hulu, debit air yang menuju ke Jakarta akan dihambat. Caranya dengan membuat waduk di Ciawi dan Sukamahi, Jawa Barat. Pembangunan waduk tersebut dijadwalkan tahun ini sudah dikerjakan.

Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) ditunjuk sebagai pelaksana. Dinas SDA telah menganggarkan sebesar Rp74 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Dana tersebut untuk pembayaran lahan yang harus dibebaskan, sedangkan BBWSCC bertugas mengeksekusi pembuatan waduknya.

Kepala Dinas SDA Teguh Hendrawan menjelaskan dana Rp74 miliar tersebut hingga kini belum diserap sebab pihaknya masih menunggu informasi terkait dengan bidang lahan mana saja yang harus dibayar.

“Pembebasan lahan untuk pembuatan Waduk Ciawi diperkirakan mencapai Rp920 miliar. Itu untuk pembebasan lahan saja, belum infrastruktur. Dari Pemprov tahun ini disiapkan Rp74 miliar,” kata Teguh.

Total anggarannya Rp920 miliar tersebut berlaku berkelanjutan (multiyears). Dana bersumber dari APBD DKI dan APBN dari Kementerian PU-Pera. Teguh memperkirakan, jika porsi anggaran antara APBD dan APBN seimbang atau masing-masing Rp460 miliar maka pembuatan Waduk Ciawi akan memakan waktu sekitar enam tahun dari sekarang.

Waduk Ciawi ini diharapkan mampu mengalihkan air dari Bendungan Katulampa, Bogor, agar tidak langsung mengalir ke sungai-sungai di Jakarta. Selain untuk memperlambat arus, diharapkan akan mampu mengurangi debit air di Jakarta.

“Waduk Ciawi dibangun untuk menghambat kiriman aitr dari Katulampa. Air diparkir dulu di sana juga mengurangi debit air yang masuk Jakarta.”

Pembebasan lahan

Terkait dengan mekanisme pembayaran pembebasan lahan, ungkap Teguh, pihaknya masih berkoordinasi dengan BBWSCC. Pasalnya, belum ada laporan mengenai bidang lahan yang harus dibayar oleh Dinas SDA. Hal itu harus jelas dulu sebab biasanya Dinas SDA bertugas mengurus pembebasan lahan hingga proses pembayaran.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPBD) Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai porsi lahan yang harus dibayarkan Pemprov DKI. Menurut Kemendagri, jika perencanaan dilakukan BBWSCC, penyelenggaraan pengadaan lahan harus dilakukan BBWSCC.

“Kita masih berkonsultasi. Artinya, sekarang ini kita masih cari dasar hukum mana yang bisa dibayarkan, mana yang tidak boleh dibayarkan,” imbuh Tuty, kemarin.

Menurutnya, hal ini sangat krusial sebab unuk mengeluarkan uang harus ada hitam di atas putih. Dokumen itu mengatur skema porsi pembayaran oleh Pemprov DKI dan BBWSCC. Sebelum lahan bisa dibebaskan tentu pembuatan waduk tidak bisa dikerjakan.
Pembuatan Waduk Ciawi akan berbarengan dengan pembuatan Waduk Sukamahi.

Sebelumnya, Kepala BBWSCC Teuku Iskandar menyebut luas kedua lahan waduk mencapai 140 hektare, dengan rincian 90 hektare di Ciawi dan 50 hektare di Sukamahi.

Kedua waduk rencananya dibuat dengan konsep dry dam (bendungan kering). Waduk-waduk tersebut akan menjaga air agar banjir di Jakarta berkurang. Dengan demikian, jika Bendungan Katulampa Siaga I, air baru akan sampai ke Jakarta dalam waktu 9-11 jam dari sebelumnya hanya dalam waktu 3-4 jam. (J-3)