Ahok Duga Sumarsono sudah Kecolongan

GUBERNUR nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa heran melihat ada pejabat yang pernah dicopotnya kini diangkat kembali menduduki posisi strategis.

Mantan Bupati Bangka Belitung itu menilai DKI memiliki banyak stok pegawai yang butuh karier lebih baik. Oleh karena itu, ia tidak mengerti dengan keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengangkat lagi pegawai yang pernah ia stafkan.

“Kalau orang kena restrukturisasi dan kehilangan posisi, ya, harus kita carikan posisi lain. Kenapa mesti cari ­orang yang sudah jelas pernah dicopot?” kata Basuki di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, kemarin.

Basuki tidak menampik DKI punya kebiasaan titipan jabat­an. Hal itu dia katakan berkaca dari perombakan yang pernah dia lakukan. Dirinya pernah membatalkan pelantikan para lurah karena merasa nama-nama yang ada tak pernah didiskusikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Karena kasus itu, Basuki menduga Plt Gubernur DKI melewatkan hal tersebut dalam merombak pegawai. “Makanya saya enggak tahu apakah plt ini kecolongan atau apa. Harusnya pejabat kita (banyak) kan,” tegas Ahok.

Sumarsono mengangkat Ratna Dyah Kurniati sebagai salah satu pejabat di salah satu Sudin Jakarta Utara. Sebelumnya, Ratna distafkan Ahok lantaran tersandung dalam kasus ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

Selain itu, Sumarsono kembali mengangkat Wahyu Wijayanto menjadi orang Aset DKI. Dulu, Wahyu kerap dipe­riksa Inspektorat DKI lantaran diduga menjadi alat anggota DPRD memasukkan pokok-pokok pikiran ke anggaran.

Saat ditemui seusai pelantik­an para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Senin (2/1) lalu, Sumarsono mengatakan peng­angkatan dua pejabat eselon IV yang sebelumnya sempat dijadikan staf oleh Basuki telah melalui proses yang ada. Kedua PNS tersebut kemudian mengalami promosi.

Menurut Sumarsono, promosi kembali wajar dilakukan jika PNS mencatat peningkatan kinerja. Penilaian terhadap kinerja kedua PNS tersebut sudah melewati talent pool.

“Ada satu atau dua PNS e­selon IV yang dulu melakukan sedikit kesalahan lalu dijadikan staf, tapi orangnya pintar sekali, sehingga kami membutuhkannya,” ungkap Sumarsono.

Butuh waktu
Saat ini para pejabat yang telah dilantik diminta untuk segera bekerja. Sumarsono memperkirakan penyesuaian perangkat daerah yang baru ditata ulang membutuhkan waktu sepekan ke depan.

Saat ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung melakukan penyesuai­an.

“Ini sudah jalan penyesuai­an. Satu minggu ini saya harapkan bisa rapi, terutama SKPD yang digabung maupun dipisahkan,” kata Soni--sapaan akrab Sumarsono--di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur diharapkan bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Sementara itu, SKPD yang digabung ataupun dipisah memerlukan waktu yang lebih lama, misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan penggabungan dari BTPSP dengan penanaman modal.

“Karena ada penggabungan, ruangannya jadi terlalu sempit,” ujarnya.

Menurut Soni, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih berkantor di Blok H lantai 18 kompleks Balai Kota DKI. Menurut rencana, SKPD tersebut akan dipindahkan ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Ini sudah siap gedungnya, tinggal dialihkan dari deve­loper ke DKI. Gedungnya dari kompensasi KLB,” tandasnya. (MTVN/B-1)