Daripada Bantuan Tunai, Ahok Pilih Beri Layanan Publik yang Berkeadilan

CAGUB DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan lagi pihaknya tidak mau memanjakan masyarakat Jakarta dengan memberikan bantuan sosial yang tidak mendidik. Uang negara akan lebih produktif untuk memberikan layanan publik yang berkeadilan sosial.

"Siapa pun Anda asal memiliki KTP DKI atau mereka yang tidak mempunyai KTP DKI kalau sakit masuk Puskesmas akan kita urus, dan jika masuk rumah sakit memilih kelas 3 akan kami tanggung. Jadi mau maki-maki saya dan mendemo saya, kalau sakit asalkan mau masuk kelas 3 tetap akan ditanggung oleh Pemprov," ujar Basuki di hadapan sejumlah warga di Rumah Lembang, Rabu (14/12).

"Inilah yang dimaksud dengan ketuhanan dalam sila pertama dan keadilan dalam sila kelima. Ini merupakan implememtasi dari butir-butir Pancasila itu," tegasnya.

Basuki pun mengingatkan kepada semua calon pejabat dan pejabat yang hidup di negeri yang memiliki falsafah hidup Pancasila harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.

Semua itu, kata dia, bisa dimulai dari anak-anak dengan memberikan vaksin, Kartu Jakarta Pintar, serta kecukupan gizi yang baik seperti membeli daging sapi satu kilo Rp35.000. Adapun untuk orang tua dan lansia, mereka bisa naik bis tanpa bayar, menikmati fasilitas RPTRA.

"Saya ingin semua dari anak-anak, bapak, ibu, nenek, kakek terlayani. Karena keluarga yang baik akan melahirkan anak yang baik dan negara akan menjadi baik," imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, subsidi terhadap pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, sampai sembako adalah program yang sudah di jalankan oleh pasangan Basuki-Djarot. Juga pengembangan ekonomi rakyat dengan program bagi hasil 20-80.

"Saya yakin kalau pemerintah mau menolong orang yang rajin dan mau bekerja dengan memberikan ketrampilan, misal dalam bidang IT, tentu harkat dan martabat orang tersebut akan naik," jelas Basuki. (RO/X-12)