Anies Soroti Penyerapan Anggaran yang Minim

CALON gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta masih minim. Dampaknya, beberapa persoalan di Jakarta belum terselesaikan dengan maksimal.

"Selain memang dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti perencanaan tidak komprehensif dan kebijakan yang tidak tepat guna," kata Anies, Selasa (29/11).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan imbas penyerapan anggaran minim, masyarakat belum mendapatkan manfaat hasil pembangunan di Jakarta yang tepat waktu.

"Padahal, ketika negara menarik uang rakyat, pajak misalnya, selalu bersifat memaksa," ucap mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Menurut Anies, ada beberapa faktor penyerapan APBD DKI minim. Seperti, keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lambatnya penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan, hingga kekhawatiran pejabat mengeksekusi program yang telah dicanangkan.

"Akhirnya, kembali masyarakat yang dikorbankan," ujar dia.

Karena itu, dalam mengatasi dan menuntaskan permasalahan Ibu Kota, seperti banjir dan kemacetan, kandidat nomor urut tiga itu bakal mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Di samping itu membuat berbagai program terkait secara komprehensif dan berkesinambungan. Lalu, membangun sistem informasi terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, realisasi, hingga pelaporan yang merekam alur keuangan daerah secara real time.

"Salah satunya, dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," kata dia. (MTVN/OL-3)