Tunggangan Politik pada Aksi Penolakan Warga Perlu Dibuktikan

MASIFNYA penolakan saat kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat diindikasikan ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu. Sebab, massa yang menolak Ahok-Djarot dinilai cukup terorganisasi.

Beberapa pihak menilai, massa yang terorganisasi itu dilakukan oleh pasangan calon lain dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Namun begitu, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tidak ingin berspekulasi soal ini.

"Dalam hukum yang berdalil harus dibuktikan. Kalau (penolakan warga) dibiayai calon yang lain, harus dibuktikan," ungkap Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno kepada Metrotvnews.com, Senin (14/11).

Sumarno menambahkan, jika memang terbukti bahwa penolakan warga tersebut ditunggangi oleh salah satu pesaing Ahok, sanksi berat bisa dijatuhkan. Namun begitu, Sumarno menolak untuk berprasangka.

Sampai sejauh ini, baik KPUD DKI Jakarta maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga masih memproses laporan penolakan warga. Namun demikian, Sumarno yakin, penolakan dari warga tidak ditunggangi pihak politik tertentu.

"Saya menilai tidak sejauh itu, saya menilai ini aspirasi masyarakat, mungkin masyarakat tidak paham, perlu komunikasi dan koordinasi oleh tim kampanye nomor 2," tuturnya.

"Kalau betul ada dugaan seperti itu tinggal dilaporkan ke kepolisian kan," sambung Sumarno.

Insiden penolakan kampanye salah satu calon pada Pilkada di DKI dinilai menjadi catatan hitam dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sebab, baru kali ini adanya penolakan dari warga kala pasangan calon berkampanye.

Penolakan ini juga hanya dialami oleh pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, NasDem, Golkar, dan Hanura. Sementara, dua pasangan lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bebas melenggang tanpa perlu menghadapi penolakan selama masa kampanye yang belum berjalan selama satu bulan ini.

Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jerry Sambuaga, sebelumnya juga menilai, penolakan warga terhadap Ahok-Djarot cukup terorganisasi. Pasalnya, yang menolak kedatangan mereka bukan warga setempat, melainkan warga yang sengaja datang untuk memprovokasi. (MTVN/OL-4)