Anies Utamakan KJP Plus untuk Bidang Pendidikan

BIDANG pendidikan yang jadi andalan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam menjaring pemilih di Pilkada DKI 2017 mengutamakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Jangkauannya lebih diperluas dengan opsi tarik tunai.

Anies mengungkapkan, biaya penunjang sekolah tetap diperlukan siswa, di samping beasiswa fasilitas.

Kajian Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pun menyebut bahwa kehadiran anak di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan biaya sekolah, seperti SPP, buku, dan seragam.

Di sisi lain, sebagian masyarakat yang miskin dan rentan miskin tetap bermasalah dengan biaya penunjang untuk transportasi, uang saku/uang makan, atau pengganti kesempatan (opportunity cost).

"Jadi, bantuan tunai tetap diperlukan untuk sebagian masyarakat kita," ujar Anies, di Jakarta, Sabtu (12/11).

Baginya, bantuan tunai ini sekaligus diperlukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Jakarta.

Untuk tingkat pendidikan menengah (SMA/K atau sederajat) di Jakarta saja, lanjutnya, APM ada di angka 65%. Artinya, ada satu dari tiga anak usia sekolah SMA/SMK yang tidak bersekolah.

"Di Kepulauan Seribu bahkan lebih mengkhawatirkan lagi. Hanya satu dari tiga anak seusia dengan pelajar SMA/K yang bersekolah," imbuh Anies.

Sasaran kartu ini tidak hanya para pelajar. Seluruh anak usia sekolah yang selama ini tak mampu melanjutkan pendidikan pun tercakup.

Anies pun meyakini, KJP Plus ini juga akan ikut membantu menyukseskan program nasional Wajib Belajar 12 Tahun yang merupakan amanat Nawa Cita Presiden Jokowi.

Untuk mendukung program ini, Anies mengaku akan membenahi data pendidikan dengan membentuk Data Pokok Pendidikan Daerah (Dapodikda) Jakarta. Ini akan terhubung dengan Dapodik di tingkat nasional serta data-data kependudukan daerah, termasuk data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS.

Sementara itu, pasangan Anies, Sandiaga Uno mengakui bahwa KJP Plus ini bakal sterintegrasi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program nasional.

Selama ini, kata dia, KJP tidak terhubung dengan KIP. Manfaatnya, sinergi dalam pendataan siswa, perluasan jangkauan penerima, pembiayaan pendidikan nonformal seperti kursus, serta opsi tarik tunai.

Opsi tarik tunai ini, lanjut Sandi, hanya akan diberikan kepada semua anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu. Sementara, pelajar dari keluarga mampu hanya mendapatkan manfaat akses bagi fasilitas pendidikan tertentu.

"KJP kan hanya bisa untuk Kejar Paket, belum bisa untuk kursus ketrampilan yang luas dan ada di dekat rumah siswa," tutup Sandi. (OL-3)