Ini Sanksi Bagi yang Menghalangi Kampanye

SETIAP orang yang menghalangi kampanye calon kepala daerah bisa dipidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebut setiap orang dilarang menghalangi, mengacaukan, atau melakukan tindakan yang menghalangi kampanye.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 187 ayat 4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta".

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan kampanye merupakan hak bagi setiap calon gubernur dan wakil gubernur tanpa terkecuali. Maka, dia mengimbau kepada masyarakat Ibu Kota agar tidak lagi menghalangi calon saat kampanye.

"Saya harapkan kejadian yang kemarin itu tidak terjadi lagi. Karena semua punya hak yang sama, ada hak dipilih dan memilih," kata Mimah saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11).

Bawaslu menerima laporan penolakan kampanye terhadap satu pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur. Pekan depan, Bawaslu akan memeriksa saksi-saksi dari terlapor.

Calon gubernur DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terpaksa membatalkan kampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat, Kamis 10 November. Ia mengutamakan keamanan daripada kegiatannya dilanjutkan, namun memakan korban.

Kedatangan calon wakil gubernur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat ke rumah Haji Saman, tokoh Betawi, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat, juga mendapat penolakan dari warga.

Puluhan orang berkumpul di sekitar rumah Haji Saman membawa spanduk 'Warga 100% tolak Ahok-Djarot'. Polisi mengantisipasi aksi warga dengan melakukan penjagaan.

Djarot mengimbau warga tidak menghalangi kampanye, karena itu hak kandidat yang diatur undang-undang.

Menurutnya, kalau warga tidak menyukai calon tertentu, jangan memilihnya pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017. (MTVN/OL-3)