Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan pelayanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal berjalan seperti biasa pada Jumat (4/11). Pemprov DKI tidak terpengaruh soal aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori ormas islam itu.
Pria yang akrab disapa Soni itu mengatakan,tidak akan meliburkan pegawai negeri sipil (PNS) pada Jumat (4/11). Apalagi, tugas PNS sebagai birokrasi harus netral.
"Mengenai PNS, tidak ada perintah untuk libur. Jadi, PNS kerja seperti biasanya, tidak ada kemudian lantas berhenti karena apapun juga tugas kami, birokrasi, ini netral," tutur Soni di Balai Kota, Selasa (1/11).
Menurut dia, birokrasi secara profesional tugasnya melayani publik. Pelayanan publik tidak boleh berhenti berjalan hanya karena demokrasi.
"Saya kira itu inti penegasan saya," tambah dia.
Tidak hanya itu, Soni juga menegaskan kepada para PNS DKI, selain tidak meliburkan, dirinya juga tidak mengeluarkan maklumat agar para PNS DKI bisa pulang cepat pada Jumat.
Bahkan, kata dia, kalau perlu PNS lembur pada hari itu lantaran banyak yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran.
Terkait aksi massa 4 November, Soni pun meminta para demonstran bisa berlaku tertib. Ia tidak melarang aksi demonstrasi, karena itu bagian dari kehidupan berdemokrasi.
"Demonstrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," jelas dia.
Diketahui, aksi gabungan dari ormas Islam akan menggelar unjuk rasa pada 4 November 2016. Mereka menuntut pengusutan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. (MTVN/OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved