Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air berencana membangun total 70 polder hingga 2045. Dari rencana tersebut, saat ini sudah ada 14 polder terbangun memadai, 18 polder belum terbangun dan ada 38 polder terbangun belum memadai.
Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta, Hendri mengatakan adapun sebanyak 38 polder yang belum memadai ini dikarenakan pembangunan tidak sesuai dengan rencana desain awal polder, termasuk lebaran drainase yang digunakan.
"Misalnya yang ada di lapangan itu 1 meter (lebar drainase). Kita sebenarnya rencana kita itu 3 meter. Yang kayak gitu yang belum sempurna," jelasnya kepada awak media usai rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Ia mengatakan, pembangunan yang tak sesuai diakibatkan minimnya luasan lahan yang dibebaskan untuk pembangunan polder. "Ya, kendala di lapangan banyak. Ada masalah lahan, masalah warga dan lainnya," beber dia.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap Dinas SDA bisa segera melakukan perbaikan 38 polder yang belum memadai saat ini.
"Kita kan kepengen apapun yang dibangun itu ya harusnya sudah compatible dan langsung memadai gitu, jangan sampai udah biayanya besar tapi juga belum maksimal gitu," ujar Yuke.
Ia pun mengatakan, perencanaan Dinas SDA masih belum matang dalam membangun sebuah sistem drainase untuk mencegah banjir tersebut.
"Mudah-mudahan kita sih mendorong apapun itu nanti ke depan perencanaan harus lebih baik lagi dan kalau memang mungkin kita harus sudah pastikan semuanya rapih dulu sekaligus dibangun gitu, langsung dibangun," pungkasnya.
Polder merupakan sebuah sistem pengendalian banjir kawasan yang cara kerjanya melibatkan jaringan drainase, kolam penampung, dan rumah pompa. (Far/J-2)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved