DPRD : Pansus Banjir Agar Jakarta tak Lagi Tergenang

SEKRETARIS Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yusuf menegaskan, pembentukan pansus penanganan banjir bukan untuk menyerang Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, pembentukan pansus tersebut untuk memcari solusi penanganan banjir agar wilayah Ibu kota tidak lagi tergenang saat hujan deras mengguyur.

"Teman-teman di fraksi sepakat bahwa diadakannya pansus itu bukan untuk menyudutkan atau menjatuhkan kepemimpinan di Pemprov DKI jakarta. itu yang harus kita garis bawahi," tutur Yusuf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1).

Ada tujuh partai yang mendukung pembentukan pansus tersebut, yakni Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PDIP, PSI dan PKB. Anggota dewan yang terlibat dalam pansus segera melakukan sidak dan melakukan pengecekan ke pompa-pompa air di Jakarta.

Baca juga : Soal Penanganan Banjir, NasDem Minta Anies Jangan Hanya Berwacana

Yusuf tidak mempermasalahkan soal program naturalisasi atau normalisasi yang akan dikerjakan jajaran Gunernur Anies Baswedan. Yang terpenting, ada pengerjaan cepat oleh Pemprov DKI agar kedepannya tidak ada lagi wilayah Ibu kota yang terendam.

"Saya pada prinsipnya mau apapun namanya silahkan, akan tetapi harus ada reaksi cepat untuk mengentaskan banjir terutama di bantaran sungai ciliwung. Namun, membangun atau menuntaskan normalisasi atau naturalisasi enggak bisa Pemprov DKI Jakarat saja yang menangani," kata politikus PKB tersebut.

Menurutnya, ada pembagian tugas antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Tugas Pemprov DKI, kata Yusuf, adalah membebaskan lahan-lahan yang ada di bantaran Ciliwung. Kalau sudah dibebaskan yang membangun adalah Kementerian PUPR.

"Jadi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus bersinergi untuk mengentaskan banjir yang ada di DKI. Bukan hanya di Ciliwung saja," tandas Yusuf. (Ins)