Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UPAYA pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui pendidikan dokter spesialis dari program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)/Hospital Based akan membantu distribusi dokter spesialis dalam 5 tahun ke depan.
"Adanya pendidikan alternatif di luar universitas sehingga akan menjawab tambahan sumber daya dokter spesialis dan sekaligus juga menjawab distribusi yang lebih merata," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai saat dihubungi, Kamis (9/5).
Hospital based diharapkan mampu mengutamakan dokter dari daerah yang nantinya bisa kembali ke daerah masing-masing.
Baca juga : Ini Jenis Perundungan di Lingkup Dokter yang Dilaporkan
"Ada skala prioritas yang mendapat atau menjalani proses pendidikan sebagai terutama daerah-daerah terpencil. Karena terpencil kemudian para ASN dokter umum yang ada di daerah jauh dari kota ini saya juga harus mendapatkan prioritas," ungkapnya.
Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital based bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
"Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca juga : Menkes Terbitkan Instruksi Menteri Kesehatan untuk Cegah Perundungan Dokter
Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia.
Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
"ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic," pungkasnya. (Iam)
Paparan polusi udara berisiko menyebabkan asma, ISPA, penyakit kardiovaskular, penyakit paru sampai dengan resisten insulin pada kelompok usia muda seperti anak-anak dan remaja.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Lebih baik distribusikan dokter spesialis terlebih dahulu baru adakan alat kesehatan di daerah
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
Konsep yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa PPDS bisa melakukan praktik dokter umum sebenarnya merupakan konsep yang lama.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan UU 17/2023 membawa harapan baru dalam upaya mengatasi persoalan kekurangan dokter di Indonesia.
Indonesia menghadapi krisis kekurangan dokter dengan kebutuhan tambahan sekitar 160.000 dokter untuk mencapai standar yang dianjurkan WHO.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved