Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui pendidikan dokter spesialis dari program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)/Hospital Based akan membantu distribusi dokter spesialis dalam 5 tahun ke depan.
"Adanya pendidikan alternatif di luar universitas sehingga akan menjawab tambahan sumber daya dokter spesialis dan sekaligus juga menjawab distribusi yang lebih merata," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai saat dihubungi, Kamis (9/5).
Hospital based diharapkan mampu mengutamakan dokter dari daerah yang nantinya bisa kembali ke daerah masing-masing.
Baca juga : Ini Jenis Perundungan di Lingkup Dokter yang Dilaporkan
"Ada skala prioritas yang mendapat atau menjalani proses pendidikan sebagai terutama daerah-daerah terpencil. Karena terpencil kemudian para ASN dokter umum yang ada di daerah jauh dari kota ini saya juga harus mendapatkan prioritas," ungkapnya.
Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital based bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
"Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca juga : Menkes Terbitkan Instruksi Menteri Kesehatan untuk Cegah Perundungan Dokter
Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia.
Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
"ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic," pungkasnya. (Iam)
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
DOKTER umum ialah garda terdepan pelayanan kesehatan. Kompetensi dan kualitas dokter umum akan menentukan ketahanan sistem kesehatan bangsa.
PENGURUS Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) bertekad meningkatkan kompetensi anggotanya dan memberikan advokasi secara hukum kepada mereka yang terabaikan.
Lebih baik distribusikan dokter spesialis terlebih dahulu baru adakan alat kesehatan di daerah
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
Konsep yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa PPDS bisa melakukan praktik dokter umum sebenarnya merupakan konsep yang lama.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved