Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
CALON legislatif (caleg) yang mengalami stres karena kalah bertarung dalam pemilihan umum legislatif atau pileg 2024 terus bertambah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Demikian dikatakan Icuk Pramana Putra Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Banyak caleg di Kota Depok yang mengalami stres karena gagal melenggang ke DPRD. Penyebab caleg stres salah satunya karena harapan yang terlalu tinggi," kata Icuk Minggu (3/3).
Aksi calon legislatif atau caleg yang stres lantaran gagal dalam pileg 2024 beragam mulai dari meminta kembali uang yang telah diberikan, bengong-bengong sendirian dengan tatapan mata yang kosong, duduk-duduk sendirian di bantaran kali dari pagi hingga malam, malu bertemu keluarga hingga mengamuk karena kecewa.
Baca juga : Caleg Kalah di Pemilu 2024 Mulai Konsultasi ke Psikiater karena Stres dan Depresi
Salah satunya Ajuk, bukan nama sebenarnya. Ia merupakan caleg petahana yang telah dua periode duduk di DPRD Kota Depok (2014-2019 dan 2019-2024. Ia bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Tapos dan Dapil Cilodong untuk duduk di kursi DPRD.
Sejak tiga hari setelah hari pencoblosan hingga Sabtu (2/3/2024), Ajuk justru sering bengong-bengong bahlan duduk- duduk sendirian di bantaran Kali Baru, yang banyak tumpukan sampah, Jalan Raya Bogor. Ia stres usai gagal memperoleh kursi DPRD.
"Tahun 2024 ada 11 caleg petahana dan caleg pemula yang stres. Tapi saya mengatakan bukan stres itu, hanya terganggu. Mereka hanya kaget saja," kata Icuk.
Baca juga : RS Khusus Jiwa Bengkulu Siapkan 100 Kamar untuk Caleg Stres yang Gagal di Pemilu 2024
Dari pengakuannya, Ajuk eks anggota DPRD tersebut memutuskan nyaleg kembali tahun 2024. Ia lantas menggelontorkan dana pribadi hingga meminjam sana-sini demi menjadi anggota DPRD. Duit sebesar lebih dari Rp1 miliar terkumpul untuk memodali impiannya itu.
"Kepada saya, Ajuk mengaku yang besar biaya baliho sama stiker. Sama kaos. Itu yang paling besar,” katanya.
Katanya, alokasi anggaran untuk belanja alat peraga kampanye (APK) mencapai 60% modal yang dikantonginya. Sisanya, ada yang ia siapkan untuk membayar tim sukses, ada pula yang ia belikan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
Baca juga : Rumah Sakit Jiwa Bengkulu, Siapkan 100 Kamar untuk Caleg Stres
Masih berdasarkan pengakuannya, Icuk mengatakan kebanyakan (warga) menerima (dia). "Cuma di saat penghitungan, suara, pemilih Ajuk minim sekali Dari 6000 suara yang ditargetkan, ia hanya meraup 91 suara.
Saat mendengar itu dari tim suksesnya di lapangan, kepalanya sakit. Ia gagal jadi penyambung lidah rakyat. "Bagian juru kampanye Ajuk yang kayaknya bohongin dia," ungkapnya.
Merasa bahwa tim suksesnya kerap melebih-lebihkan perkembangan di lapangan, dan ia percaya.
Baca juga : Simak 3 Tips Berikut, Agar Caleg Tidak Stress Usai Pileg 2024
"'Pasti naik, pasti lolos, pasti keterima. Kenyataannya suara kemenangan minim. Ya kebanyakan habis di situ juga dananya, buat tim lapangan Ajuk. Sejak saat itulah Ajuk ngamuk-ngamuk di rumah. Ngamuk enggak jelas enggak mau keluar rumah," jelas Icuk.
'Stres' yang dialami Ajuk, sambung Icuk berlipat ganda karena ia tak tahu cara mengembalikan uang yang ia pinjam. Ajuk menguras uang Rp250 juta dari dompetnya, meminjam uang Rp300 juta dari sahabatnya. Dan menerima Rp500 juta dari bank dengan menggadaikan sertifikat usahanya.
Beruntung, kata Icuk, keluarganya bertindak cepat. Anak dan istrinya mencari tahu tempat yang bisa 'menyembuhkan gejala caleg stres' seperti yang dialami Ajuk.
Baca juga : Caleg Tanpa Tujuan Jelas Rentan Alami Gangguan Mental
Pengalaman pahit Ajuk juga dialami caleg-caleg gagal lainnya. Sebagiannya mencari pertolongan dengan mendatangi fasilitas rehabilitasi.
Menurut Icuk, salah satunya penyebab caleg stres adalah mekanisme partai yang mengharuskan caleg memiliki strategi dan cara masing-masing dalam mengumpulkan dukungan suara tanpa bantuan mesin politik partai.
“Dengan begitu maka caleg harus menyiapkan dana besar untuk meraih dukungan suara dengan cara itu. Sayangnya, dana yang mereka gunakan bisa jadi dari utangan, jual aset, dan lainnya,” katanya
Baca juga : Antisipasi Caleg Depresi, Rumah Sakit Daerah di Jateng Buka Poli Jiwa
Setelah itu, sambung Icuk karena dana besar sudah dikeluarkan, maka otomatis harapan dari caleg tersebut juga besar untuk dapat terpilih. Sehingga punya peluang mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
“Sayangnya, caleg tidak terpilih, caleg bersangkutan tentu punya beban yang luar biasa. Pada akhirnya inilah yang membuat mereka stres,” katanya.
(Z-9)
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved