Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENJABAT Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengungkapkan penanganan stunting terus berjalan. Saat ini angka kasus stunting adalah 20 ribu kasus yang sudah tercatat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Ia pun dalam berbagai kesempatan sudah mengingatkan para lurah terutama yang baru dilantik agar terus bergerilya ke wilayah untuk mendata kasus stunting dan melaporkan ke Dinas Kesehatan.
"Pertama emang kan stunting sekarang di DKI kurang lebih 20 ribu ya. Lurah dengan dinas, sudin kesehatan memang kami bersama DPRD untuk mencari," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/10).
Baca juga: Heru Usulkan Rancangan APBD 2024 Sebesar Rp81,58 Triliun
Dinas Kesehatan akan memberikan penanganan seperti pemberian vitamin dan edukasi perawatan yang maksimal kepada orangtua anak stunting agar bisa keluar dari status stunting dan tumbuh sehat.
"Jadi kalau ada ya kita rawat, mudah-mudahan anggaran cukup, dan perawatan itu bermanfaat untuk mereka untuk bisa keluar dari stunting," jelasnya.
Baca juga: Ada Kasus Stunting Baru, PDIP Minta Heru Segera Cairkan Anggaran Stunting
Pemprov DKI, sambungnya, memiliki anggaran yang cukup untuk menangani stunting. Ia pun sudah siap mendistribusikan anggaran tersebut kepada Dinkes DKI.
"Kan ada standarnya dari Kementerian Kesehatan. Jaga supaya dia tidak turun lagi berat badannya, kasih asupan gizi, tambahan gizi, jaga supaya berat badan naik, terus tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera mencairkan anggaran penanganan stunting di sisa akhir tahun ini yang berasal dari APBD Perubahan 2023. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan insterupsi dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan APBD 2024 oleh eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
Rasyidi mengungkapkan, masih menemukan beberapa kasus stunting baru di beberapa kelurahan.
Dalam menangani kasus ini, pihak lurah berinisiatif mengeluarkan dana dari kantong sendiri karena APBDP 2023 yang baru disahkan pada 27 September lalu belum cair.
"Saya mohon Pak PJ Gubernur di dapil 6 supaya segera dikeluarkan dana stunting. APBDP sudah bisa dikeluarkan ini akan bisa membantu masyarakat kita sendiri. Dengan membantu maka PJ Gubernur akan senang masyarakat tidak ada stunting lagi," kata Rasyidi, Kamis (5/10).
Angka stunting baru yang ditemukan antara lain di Kelurahan Cibubur sebanyak 2 kasus dan di Kelurahan Bambu Apus sebanyak 3 kasus. (Put/Z-7)
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku siap untuk menanggulangi penyakit kejadian luar biasa (KLB) seperti cacat monyet atau monkeypox (mpox).
Sebanyak 2.487 ekor hewan yang masuk ke Jakarta telah diperiksa kesehatannya untuk memastikan seluruhnya aman dikonsumsi saat Idul Adha 1445 Hijriah
KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta diprediksi terus meningkat hingga Mei 2024. Saat ini 627 kasus DBD menyerang balita hingga dewasa periode awal Januari hingga 19 Februari 2024.
Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
Sinar Mas Land mendukung pelaksanaan vaksinasi bagi layanan publik yang bekerja di mal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasanana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved