Tidak Puas dengan Imunisasi Ulang, Orangtua Datangi KPAI

LEBIH dari 20 orangtua anak korban vaksin palsu Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda Jakarta Timur berkumpul di Kantor Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Kamis (21/7).

Mereka merasa tidak puas dengan keputusan pemerintah untuk vaksinasi ulang seluruh bayi yang diduga terdampak vaksin palsu. Yang mereka butuhkan ialah penjelasan dari pihak RS atas tujuh tuntutan yang mereka ajukan.

"Saat ini bergulir kita dicoba ditenangkan oleh Kementerian Kesehatan dan dokter anak, tapi tetap tidak bisa membendung kekhawatiran akan anak saya di masa depan. Tidak ada garansi. Siapa yang menjamin kekebalan anak saya tiga bulan kemudian atas vaksin yang zero (vaksinkosong/palsu)," ujar Suwarto, salah satu orangtua yang anaknya ikut divaksin di RS Harapan Bunda, di Jakarta, Kamis.

"Kata-kata vaksin ulang itu aman pun tidak cukup tidak ada jaminan hukum. Bagaimana bila pada anak nanti terserang penyakit yang tidak terkover akibat imunisasi palsu. RS seakan tidak siap untuk memberikan informasi apa pun kepada kami. Justru bukan hanya solusi yang tidak ditemui, komunikasi dengan pihak RS pun mentok," imbuhnya.

Suwarto memiliki anak kembar yang kini sudah berusia 9,5 bulan. Lain cerita dengan anak dari Firdaus, yang lahir pada 2006 di RS itu. Firdaus ingin kejelasan dari RS Harapan Bunda mengenai kepastian sejak kapan sesungguhnya telah menggunakan vaksin palsu untuk memastikan apakah anaknya termasuk korban atau tidak, serta bagaimana higienitas dari vaksin palsu bila pun Bareskrim Polri dan Kemenkes mengatakan kandungannya tidak berbahaya.

Berbeda dengan lainnya, kasus yang menimpa anak Riskey Lorensieai. Anak Riskey kini berusia 6 bulan dan mengalami pembengkakan pada lipatan paha dekat selangkangan satu pekan setelah disuntik vaksin BCG oleh dokter Indra yang menjadi tersangka vaksin palsu. Sialnya, anaknya divaksin dokter Indra yang menggantikan dokter langgananya di RS itu, dokter Harmon sedang tidak bertugas.

Saat berkonsultasi dengan dokter Harmon di kemudian hari, Riskey dijelaskan bahwa seharusnya vaksin BCS disuntikkan di tangan, bukan di paha. Dan yang terjadi pada anak Riskey ialah jarum suntik terlalu dalam dan mengenai urat vena sehingga berakibat timbul benjolan tersebut. Pernyataan yang sama juga dijabarkan oleh suster Irna kepada Riskey. Namun, dua pekan setelahnya benjolan menjadi matang dan pecah mengeluarkan nanah.

"Itu terjadi sehari sebelum imbauan imunisasi ulang. Kemudian saya bawa ke RS Kesdam Cijantung yang juga menyelenggarakan imunisasi ulang bagi anak TNI. Dokter di sana menyarankan untuk imunisasi ulang. Namun, saya ingin agar anak saya diselesaikan dahulu benjolan yang terjadi baru diimunisasi ulang. Dokter poli anak di Kesdam kemudian menyuruh saya meminta rujukan ke RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan lebih lanjut," tujas Riskey.

Orangtua korban lainnya, Albert, juga menerangkan bahwa siklus imunisasi bagi anak ketiganya berantakan karena mudah sakit. Selain itu, permintaan agar semua Puskesmas di DKI Jakarta untuk melayani imunisasi ulang dari pemerintah tidak semuanya dituruti.

"Pemerintah mengatakan A, tetapi pelaksanaannya di bawah tidak A. Secara tidak langsung intimidasi juga kami dapatkan dari pihak RS Harapan Bunda. Posko pengaduan yang kami dirikan perlahan disingkirkan. Pemberitaan pun tidak benar, karena kami tidak merusak RS tersebut. Yang rusak hanya panggung akibat terlalu banyak orangtua anak yang berdiri di atasnya. Saat ini kami seperti tertipu oleh RS itu," ujar Albert.

Ketua KPAI Asrorun Niam berjanji akan memediasi pihak orangtua dengan RS. Pihaknya akan memastikan keamanan dan juga dampak yang ditimbulkan dari vaksin palsu itu, serta tindak lanjut dari vaksinasi palsu dan jalan antisipasi seperti vaksinasi ulang dan sejenisnya, termasuk juga ketika di dalam pertemuan ada kebuntuan komunikasi.

"KPAI hadir untuk kepentingan mediasi menyamakan persepsi dan mencari solusi dengan dua target. Pertama, memastikan keselamatan anak dan penanganan lebih pasca divaksin dengan vaksin palsu. Kami sore ini langsung melayangkan surat pemanggilan kepada manajemen RS agar menemui KPAI. Kami juga minta Kemenkes untuk cek laboratorium terkait dengan komponen yang membentuk dari vaksin palsu termasuk dampak yang ditimbulkan. Saya kira ini momentum untuk melakukan pembenahan khususnya regulasi tata edar dan produksi obat-obatan di Indonesia," tukas Asrorun.

Komisioner bidang kesehatan KPAI Titi Haryati juga menerangkan saat ini RS yang sedang bermasalah tidak dibolehkan memberikan vaksin ulang. Maka sebaiknya, anjur dia, orangtua mengimunisasi ulang anak di Puskesmas dan Posyandu yang telah dikoordinasi dengan Pemda setempat.

Secara rerpisah, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di DPR menanggapi untuk sementara dari Kemenkes mengatasi vaksin palsu untuk pemberian kekebalan ke anak-anak dengan imunisasi ulang. Sementara untuk RS Elizabeth Bekasi, Menkes menegaskan sudah ada instruksi agar orangtua mendatangi Puskesmas untuk imunisasi ulang.

"Sudah disampaikan oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Yang ragu dan mau, itu bisa diberikan. Ada pedomannya," tukas Nila. (OL-5)