Enggan Divaksin Ulang, Keluarga Korban Minta Ganti Rugi

KELUARGA Akorban vaksin palsu meminta ganti rugi materi pada pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sayang Bunda, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sebab, mereka trauma dan menolak melakukan vaksinasi ulang di rumah sakit tersebut.

Naenah, 25, salah satu orang tua korban mengaku, anaknya sudah melakukan tiga kali vaksinasi di RSIA Sayang Bunda sejak Desember 2015. Sekali vaksin ibu muda ini mengaku bisa menghabiskan biaya sebesar Rp750 ribu.

"Kami lebih baik minta ganti rugi uang saja dari pada vaksin ulang di sana, trauma," ujar Naenah warga Griya Asri, Kabupaten Bekasi itu, Senin (18/7).

Menurut Naenah, anaknya yang berusia 6 bulan tidak akan pernah lagi divaksin di rumah sakit tersebut setelah terungkapnya kasus penggunaan vaksin palsu. Rumah sakit tersebut rupanya sudah menggunakan vaksin palsu sejak Mei 2014 lalu.

"Orang tua tentunya lebih percaya vaksinasi di tempat lain, biayanya pun lebih murah dari rumah sakit tersebut," jelas dia.

Sementara itu, pihak RSIA Sayang Bunda masih belum memberikan keterangan apapun prihal permintaan keluarga korban vaksin palsu. Pihak rumah sakit tetap menjalankan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan data pasien yang terpapar vaksin palsu.

"Kami tetap melakukan vaksin ulang, ini kan rekomendasi dari Kemenkes," ujar Direktur RSIA Sayang Bunda, Teguh Nurwanto.

Hari ini, RSIA Sayang Bunda telah melakukan vaksinasi pada 21 anak yang telah terverifikasi oleh Satgas Penangggulangan Vaksin Palsu Kementerian Kesehatan. Selasa (19/7), pihaknya tetap melakukan vaksinasi ulang usai mendapatkan data dari Satgas Penanganan Vaksin Palsu Kemenkes RI.

"Kami dari RSIA Sayang Bunda akan bertanggung jawab dan data sudah kami berikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Bekasi, Alamsyah meminta, agar warga Kota Bekasi tetap tenang sambil menunggu verifikasi Satgas Kemenkes. Warga pun diminta agar tidak melakukan aksi anarkisme. "Kami telah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan ini," tukas dia. (OL-2)