Senin 06 Juli 2015, 00:00 WIB

Semrawut Dwelling Time Tanjung Priok

Ardhy Dinata Sitepu | Megapolitan
Semrawut Dwelling Time Tanjung Priok

dok.MI

 
Presiden Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi tidak bisa menahan kegeraman melihat sebuah persoalan klasik, yaitu lambannya waktu tunggu kontainer (dwelling time) di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pasalnya, dwelling time di Tanjung Priok seperti terpantau dari Kantor Pusat Penanganan Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET), masih ada yang tiga hari, 20 hari bahkan sampai 25 hari. Sehingga, saat kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6), Jokowi sempat mengancam mencopot pembantunya dan para aparat negara untuk membenahi dwelling time.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Bay M Hasani saat ditemui Media Indonesia, pekan lalu, mengungkapkan porsi terbesar dwelling time disumbang pada tahap pre-custom clearance yang bisa mencapai 60%-70% atau 3,7 hari. Sementara di custom clearance mencapai rata-rata 0,5-0,8 hari, dan post-clearance rata-rata 1,1-1,5 hari. Sehingga, rata-rata proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini masih berkisar 5,5 hari.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dwelling time saat kunjungan Presiden Jokowi ke Tanjung Priok (Juni 2015) ialah 5,5 hari. Angka itu terdiri atas pre-customs clearance 3,6 hari, customs clearance sebesar 0,6 hari, dan post-customs clearance sebesar 1,3 hari. Besarnya alokasi waktu pada tahap pre-customs clearance adalah karena waktu untuk pemenuhan perizinan impor di mana mayoritas komoditi impor (51%) masih diwajibkan memenuhi perizinan impor dari instansi teknis terkait dan perilaku pengusaha yang menimbun barang sebelum pengajuan customs clearance. Bahkan, 43% importir baru menyampaikan pemberitahuan impor barang (customs clearance) setelah tiga hari pembongkaran barang impor, baik yang membutuhkan izin maupun tidak.

Bay menilai, lamanya dwelling time di pre-clearance tidak terlepas dari campur tangan 18 K/L (kementerian dan lembaga), ditambah para importir yang tidak memiliki kesadaran.

Koordinasi pada 18 K/L, lanjut dia, sulit dilakukan karena tidak adanya payung hukum yang menjembatani koordinasi tersebut. Tidak mungkin OP memanggil menteri perdagangan atau menteri perindustrian untuk berkoordinasi karena itu berada di luar otoritas kami. Kalau di dalam pelabuhan saja, saya selalu berkoordinasi, imbuh Bay.

Adapun gambaran di layar monitor Indonesia National Single Window (INSW) yang dilihat Presiden Jokowi, dia akui bisa memonitor proses dweling container melalui instansi di dalam pelabuhan. Hanya, tidak memperlihatkan laju proses perizinan di 18 K/L.

Berdasarkan gambaran tersebut, sambung Bay, OP tidak bisa memastikan siapa yang memperlama pengajuan dokumen hingga menumpuk selama 10 hari. Sebab, yang terpantau cuma tanggal izin yang disetujui bukan lamanya izin diproses.

Kami tidak bisa pastikan siapa yang lama sesuai data di dashboard, apakah importir atau kementerian karena itu inhouse system mereka, papar Bay.

Pemeriksaan karantina
Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) dalam surat bernomor 115.Depalindo.05.2015 menyebutkan, Terminal Peti Kemas (TPK) Koja merupakan salah satu pihak yang menyumbang lambatnya proses dwelling time di pelabuhan.

Surat itu, menurut Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro, mengacu laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pemeriksaan karantina, lanjutnya, menyebabkan areal penumpukan peti kemas berkurang yang memicu kepadatan di dalam terminal.

Kondisi tersebut telah menyimpang dari rekomendasi ORI dan tidak memanfaatkan secara maksimal tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) yang telah disiapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (persero).

Menurut aturan, pelabuhan harus steril. Kalau di dalam, importir bisa dua kali kena biaya. Ketika di dalam ada shelter, kontainer ditumpuk di dalam, satu blok dipakai karantina sehingga tidak bisa ditumpuk. Orang yang kena PLP (Pindah Lokasi Pe­nimbunan) bakalan kena biaya ekstra. Yang diperiksa dipungut biaya Rp1.015.000. Setelah diperiksa, kontainer dibalikkan lagi ke penumpukan. Kemudian, jika terkena jalur merah ditarik lagi ke behandle, sehingga kena lagi Rp1.015.000, kata Toto kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Dia menilai, lambatnya arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok tidak luput dari peranan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dalam mengubah nota pembetulan (notul) pada harmonize system (HS). Menurut Toto, PFPD sering mengubah kode HS dan jenis barang dari non-latas (larangan dan terbatas) menjadi latas dengan persyarat­an laporan survei (LS) yang berbeda.

Padahal, sambung dia, untuk mendapatkan LS harus melewati prosedur yang cukup panjang. Sebab, LS harus diperiksa di negara asal sebelum impor. Itulah sebabnya, tuduhan tidak punya izin sering ditujukan ke importir karena mengajukan surat belakangan. Padahal, di surat itu sudah jelas HS-nya, cuma ada notul,kata dia. (T-2)

ardhy@mediaindonesia.com

Baca Juga

dok Master Trust Law

Investasi Raja Koin Indonesia Dilaporkan Nasabahnya

👤RO/Micom 🕔Jumat 28 Januari 2022, 16:03 WIB
Nasabah tidak bisa mencairkan cek karena rekening PT MTI telah...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

DPRD DKI Kritik Studi Banding Jakpro Soal Formula E ke Arab Saudi

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 28 Januari 2022, 15:39 WIB
Karena harga tiket di Arab Saudi pasti jauh lebih mahal dari Jakarta untuk kelas tiket yang sama, sehingga menurutnya tidak ada gunanya ke...
ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Petani Desa Bojong Koneng Puluhan Tahun Garap Lahan Sentul

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 28 Januari 2022, 15:30 WIB
Di atas lahan seluas 3 hektare, warga menggarap lahan itu untuk bercocok tanam pertanian dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya