Kualitas Udara Jakarta Buruk, Wagub DKI: Kami Atasi Masalah Ini

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan berupaya mengatasi persoalan kualitas udara di Ibu Kota yang memburuk.

Ia mengaku persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan akan melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta.

"Tentu ini menjadi perhatian. Kami akan melakukan evaluasi dan mengatasi masalah ini," kata Riza di Jakarta, Kamis (16/6).

Riza mengakui ada peningkatan polusi udara. Hal tersebut mengacu pada meningkatnya volume kendaraan di jalanan.

"Memang Jakarta ini cukup padat. Kendaraan kembali normal, ada peningkatan polusi. Makanya jadi perhatian kita. Berbagai program tersu kita kita genjot kita laksanakan dalam rangka mengurangi polusi," katanya.

Baca juga: IQ Air: Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Lebih lanjut, Riza mengatakan untuk mewujudkan program Jakarta Langit Biru butuh waktu. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan upaya dalam mewujudkan semua program, termasuk Langit Biru.

"Semua itu perlu waktu semua program itu kita akan laksanakan. Program banjir,transportasi, taman, dan polusi, kepastian pangan dan, penanganan covid-19 semua akan kami laksakanakan tapi itu perlu waktu dan proses," ujarnya.

Kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk kedua di dunia pagi ini. Hal itu merujuk pada data kualitas udara yang dikeluarkan situs IQAir.

AQI atau indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 156 alias tidak sehat. Polutan utama yang ada di Jakarta saat ini ialah PM2.5.

"Konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta saat ini 13,1 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," tulis situs IQAir.

Terpisah, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendorong Pemprov DKI Jakarta menginisiasi perencanaan terintegrasi Jabodetabek untuk mengatasi masalah polusi udara. Menurutnya, masalah ini tidak akan selesai tanpa ada kolaborasi dengan daerah penyangga.

"Pemprov DKI harus jadi inisiator perencanaan kebijakan terintegrasi mengatasi masalah kualitas udara ini karena jadi pusat ekonomi dan punya kekuatan fiskal mempuni. Jabodetabek ini megapolitan walaupun di bawah instansi pemerintah daerah (pemda) yang berbeda-beda. Jadi gak akan bisa sendiri-sendiri," kata Ara, sapaan akrab Anggara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pemda daerah penyangga, seperti memasifkan uji emisi gratis serta percepatan pembangunan moda transportasi antar kota.

"Sumber masalah kualitas udara paling utama adalah kendaraan pribadi, jadi itu yang harus dikendalikan. Perbanyak uji emisi gratis termasuk di daerah penyangga karena kendaraan dari sana juga menyumbang polusi. Setelahnya pikirkan bagaimana kita memperbanyak opsi moda transportasi untuk mobilitas masyarakat," tambah Ara.

Ara menilai selama kepimpinan Gubernur Anies Baswedan belum ada visi integrasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara sehingga tidak ada progres berarti dari penyelesaian masalah ini.

"Persoalan kualitas udara saat awal masa jabatan Pak Anies sampai sekarang gitu-gitu aja. Upaya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi juga akhirnya gagal karena proyek LRT dan penerapan Electronic Road Pricing yang direncanakan di RPJMD tidak berhasil dieksekusi," tutup Ara. (Faj/OL-09)