Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PENGAMAT Kebijakan Publik, Roy Valiant Salomo, menilai adanya kebijakan tarif integrasi moda transportasi Jakarta tidak serta merta langsung mendorong minat warga Jakarta beralih ke transportasi publik. Menurutnya perlu ada perbaikan kualitas layanan dari moda transportasi publik di Jakarta.
"Belum tentu, ada banyak hal yang mempengaruhinya, misalnya apakah transportasi publik cukup aman dan nyaman serta sambung menyambung dengan mudah. Jika tidak, orang yang punya kendaraan pribadi memilih kendaraannya sendiri," kata Roy saat dihubungi, Rabu (8/6).
Baca juga: Polisi Sita Bendera Mirip HTI Saat Acara Deklarasi Anies 2024 di Jaksel
Roy menggarisbawahi perbaikan layanan integrasi antara satu moda dengan moda lainnya. Karena jika ini belum diaplikasikan dengan baik, warga akan tetap membutuhkan waktu dan ongkos untuk berpindah ke moda transportasi publik lainnya.
"Iya karena jika hujan misalnya kan jadi repot Kalau turun dari satu moda lalu mau menyambung denga moda yang lain tapi jauh dan kehujanan," jelasnya.
Ia juga menyarankan, agar kebijakan tarif ini tetap menyesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menyediakam tarif satu rute dan tarif integrasi. Hal ini disebabkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik sangat beragam.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta atas tarif integrasi transportasi umum senilai Rp10.000. Usulan pemprov itu lewat Komisi B sebagai mandat untuk memberikan rekomendasi persetujuan tarif integrasi.
"Komisi B mmenyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transprotasi antara BRT, LRT dan MRT Jakarta yang pada ujungnya nanti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi masal," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, saat memimpin rapat, Selasa (7/6). (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved