Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan normalisasi Kali Bekasi bisa tuntas pertengahan 2023 mendatang.
Saat meninjau pekerjaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I. Basuki menyebutkan pekerjaan normalisasi tersebut merupakan upaya penanganan banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua Kali, yakni Cileungsi dan Cikeas.
Basuki menginstruksikan agar segera dilaksanakan pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi untuk memperlancar aliran air ke hilir, dengan tetap memperhatikan review desain struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih.
"Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan design lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu merelokasi utilitas," kata Basuki, dalam keterangannya, Selasa (8/3).
Basuki menyatakan Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut, utamanya terkait pembebasan lahan.
Khusus untuk lahan yang milik pengembang perumahan, Basuki menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk membuat surat pemberitahuan ke pengembang bahwa akan dikerjakan pembangunan tanggul. Sehingga pengembang dapat menerima sebagian lahan milik mereka dapat dipakai tanpa proses pembebasan lahan, karena pembangunan tanggul/parapet untuk mengamankan perumahan sekitar.
Ia juga meminta pekerjaan tambahan struktur pada Dinding Penahan Tanah (DPT) eksisting di titik Kemang Express yang perlu tambahan perkuatan, dengan tidak membongkar DPT existing tersebut.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menyampaikan, jika pembebasan lahan berjalan lancar, maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat selesai di pertengahan atau akhir tahun 2023.
Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi- dan Cikeas (P2C)), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket.
Untuk Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 pekerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor Kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya dan PT. Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp591 miliar dan progres fisik 37%. Sementara bertindak sebagai konsultan supervisi PT Wiratman Associate -PT Indra Karya-PT Hilmy,KSO dengan nilai kontrak konsultan nilai Rp24,1 miliar. Pekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. (OL-12)
Kerusakan terjadi saat hujan deras hingga membuat tembok retak sebelum akhirnya ambrol.
Warga protes karena sulit mendapat distribusi air bersih yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
POLISI mengungkap kronologi pembunuhan notaris wanita di Bekasi yang jasadnya ditemukan di sungai Citarum.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Terdapat dua kelompok pelaku yang saat ini dalam penanganan, yaitu terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan pertolongan jahat atau penadahan.
PENYANYI Nadin Amizah kembali mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat tampil dalam sebuah acara konser di Bekasi, Jawa Barat.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved