Komisi D Minta Dinas LH Percepat Road Map Pengendalian Kualitas Udara

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta segera membuat peta jalan atau road map program pengendalian kualitas udara Ibukota. Pasalnya hingga kini, DKI Jakarta sebagai ibu kota tak memiliki road map pengendalian kualitas udara.

Dengan tidak adanya road map tersebut, ia khawatir implementasi kebijakan pengendalian kualitas udara tak berjalan optimal. Ia mencontohkan sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor yang belum uji emisi yang semula ditargetkan berlaku pada 13 November 2021 lalu harus batal karena berbagai sebab.

Baca juga: Objek Wisata di Wilayah DKI Tutup Lebih Awal Saat Tahun Baru

"Belum ada peta jalan hingga saat ini soal pengendalian kualitas udara. Dari paparan Dinas LH sudah ada 450 ribu kendaraan yang uji emisi. Tapi itu masih jauh. Menurut hitungan saya ada 1,8 juta unit roda empat. 450 ribu itu tentu masih jauh dari 1,8 juta makanya Polda minta sanksi ditahan dulu," kata Syarif dalam diskusi virtual Balkoters Talk, Kamis (30/12).

Ia juga ragu Pemprov DKI benar-benar memiliki perhatian terhadap pengendalian kualitas udara di Ibukota. Sebab, anggaran yang diajukan untuk khusus program pengendalian kualitas udara tiap tahunnya tidak besar. 

Di sisi lain, Syarif menilai Pemprov DKI 'beruntung' kualitas udara bisa membaik dua tahun ini karena pandemi yang membuat mobilitas warga berkurang terutama tahun lalu. Namun, ia menyangsikan keadaan ini akan terus berjalan.

"Bagaimana tahun depan saat pandemi sudah melandai dan orang-orang sudah sepenuhnya keluar. Kita tahu sendiri tiga bulan ini saja aktivitas masyarakat sudah cukup tinggi," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas LH DKI, Yusiono Anwar Supalal, mengatakan pihaknya masih dalam tahap menyusun road map. Road map ini termasuk berisi indikator tahapan pencapaian jumlah kendaraan yang sudah melakukan uji emisi.

Menjawab soal minimnya anggaran yang diajukan, Yusiono menjelaskan, pihaknya tak memerlukan anggaran yang besar untuk melakukan uji emisi dan program pengendalian kualitas udara lainnya. Sebab, dalam melakukan program tersebut, pihaknya lebih banyak menggandeng swasta seperti pemilik bengkel resmi kendaraan.

"Jadi mereka nanti yang menyediakan. Kami misalnya menyediakan pelatihan bagi tenaga uji emisi. Setahun itu anggaran untuk uji emisi gratis yang dilakukan Dinas LH biayanya sekitar Rp76 juta," paparnya. (OL-6)