Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGARAN pembangunan sumur resapan yang diusulkan dilakukan tahun depan sebesar Rp122 miliar telah dicoret oleh DPRD DKI Jakarta sehingga tahun depan tak ada lagi pembangunan sumur resapan yang akan dilakukan oleh SKPD.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki program pengendalian banjir lainnya seperti melalui pembangunan waduk, normalisasi sungai, dan saluran air.
Baca juga: Wacana Hukuman Mati hanya 'Gimmick' Tutupi Melorotnya Pemberantasan Korupsi
"Jadi banyak sekali, silakan saja. Saya kira teman-teman sudah koordinasi dengan teman-teman DPRD, dari dinas mana program yang jadi prioritas, disepakati bersama. Bagi kami apa yang disepakati itu yang dikerjakan. Ada tidaknya program sumur resapan tahun depan itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan anggaran yang ada," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (1/12) malam.
Di sisi lain, ia menegaskan pembangunan sumur resapan tahun ini tetap akan berjalan. Masih ada anggaran yang tersisa dari program pembangunan sumur resapan tahun ini.
"Iya tahun ini kan masih jalan. Kan anggarannya sudah ada, sudah ada, sudah ditenderkan pakai e-katalog, sudah ditunjuk, tinggal proses pelaksanaan, Penyedia kan sedang melaksanakan sampai akhir selesai," tukasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 telah menghapus seluruh anggaran pembangunan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI senilai Rp122 miliar. Anggaran yang diusulkan sebenarnya mencapai Rp322 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2022. Nilainya kemudian dikurangi menjadi Rp122 miliar dan masuk dalam Rancangan APBD 2022.
Belakangan, dalam rapat Badan Anggaran yang membahas RAPBD 2022 tersebut, anggaran sumur resapan dihapus seluruhnya karena dinilai tak efektif mengurangi genangan. (Put/A-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pembangunan sumur resapan pada prinsipnya sebagai upaya pengelolaan air hujan dan konservasi sumber daya air dengan menyerapkan air ke dalam tanah.
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved