Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WARGA Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur menghadapi banjir yang baru surut setelah tiga hari lamanya. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin banjir akan surut dalam waktu 6 jam. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Sarana pun menyoroti keseriusan Anies Baswedan memenuhi janjinya dalam penanganan banjir.
"Banjir ini seharusnya dapat diantisipasi, karena sudah terjadi dari tahun ke tahun dengan penyebab sama.” ujar William dalam keterangan resminya, Rabu (3/11).
Baca juga: ASTRA Tol Cipali Antisipasi Kecelakaan Libatkan Kendaraan Industri
William menyampaikan kritiknya bahwa banjir ini terjadi akibat belum selesainya program pembangunan sodetan serta terhentinya pengadaan tanah yang kemudian akan digunakan dalam program naturalisasi dan normalisasi Sungai Ciliwung.
"Kami terus menagih janji dan keseriusan Gubernur Anies untuk menjalankan program penanganan banjir dari pembangunan sodetan hingga naturalisasi, yang termaktub dalam Instruksi Gubernur No. 49 Tahun 2021 yang seharusnya dilakukan sejak Oktober 2021," tegasnya.
“Seharusnya dari Oktober sudah dilakukan ternyata sekarang pengadaan tanah dan pembangunan sodetan masih terhambat sengketa lahan sampai makelar tanah. Bahkan belum lagi Pemprov DKI Jakarta di akhir 2020 dapat complain dari Kementerian PUPR karena baru membebaskan lahan 16 hektare dari 40,67 hektare, jadi normalisasi belum bisa berjalan. Artinya, sudah satu tahun lebih Gubernur Anies terjegal masalah-masalah yang sama ” ujarnya.
William meminta Gubernur Anies harus serius menangani banjir khususnya di sisa satu tahun terakhir jabatanya.
“Ini adalah musim hujan terakhir Anies, harusnya setelah 4 tahun menjabat, daerah rawan banjir seperti Kebon Pala ini dapat surut dengan lebih cepat. Kebon Pala banjir November 2017 lalu, masa banjir lagi sekarang. Jangan sampai masyarakat yang sudah menderita akibat pandemi terkena banjir yang seharusnya bisa diantisipasi,” ujarnya
“Kami meminta program-program penanganan banjir di hulu seperti normalisasi segera diselesaikan, dan program di hilir seperti sodetan diselesaikan pula,” tutupnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved