Minggu 24 Oktober 2021, 16:00 WIB

Bantah Ada Penggusuran, Pemprov DKI: Hanya Penertiban

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Bantah Ada Penggusuran, Pemprov DKI: Hanya Penertiban

ANTARA
Satpol PP DKI Jakarta.

 

PENGGUSURAN tidak pernah menjadi pilihan utama kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menata permukiman dan kewilayahan di Ibu Kota. Menanggapi laporan yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait penggusuran paksa yang masih terjadi di Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menegaskan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta bukan merupakan tindakan penggusuran yang mencederai HAM. 

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Program Banjir Efektif Kurangi Wilayah Terdampak

"Yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan penertiban terhadap pelanggaran aturan daerah dalam menjaga ketertiban kota yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya dilakukan melalui dialog antara aparat pemerintah dengan warga," kata Sigit dalam keterangan resmi, Minggu (24/10).

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan pelanggaran aturan yang dimaksud seperti kegiatan usaha atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan bencana di wilayah sekitar, seperti pemukiman yang dapat menghambat saluran air sehingga menyebabkan banjir yang lebih parah.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sering mengundang LBH Jakarta untuk berdiskusi tentang perencanaan penataan permukiman untuk mengakomodir kebutuhan warga akan hunian. Hal itu dilakukan sesuai peran Pemprov DKI sebagai kolaborator bagi masyarakat dalam upaya pembangunan kota. 

Perlu diketahui, selama empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tiga kampung telah dibangun dan diresmikan, yang pada pemerintahan gubernur sebelumnya sempat ditertibkan yaitu, Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, dan Kampung Susun Akuarium. Hal ini diwujudkan sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim. 

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif. Selain itu, tindakan yang belum sesuai standar yang telah disampaikan LBH Jakarta,akan menjadi catatan ke depannya, untuk terus melakukan perbaikan baik institusional maupun prosedural melalui produk hukum Pemprov DKI Jakarta. (OL-6)

Baca Juga

Dok JGC

Gowes dan Tanam demi Lingkungan yang Lebih Baik

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 14:25 WIB
Kegiatan gowes menyusuri jalanan Jakarta Garden City bekerja sama dengan komunitas Pedals, sedangkan tanam pohon berkolaborasi...
Dok.MI

Polisi yang Dikeroyok Anggota Pemuda Pancasila Luka di Kepala hingga Dada

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 27 November 2021, 13:50 WIB
Penganiayaan terjadi saat unjuk rasa di Gedung MPR/DPR Jakarta Pusat, pada Kamis (25/11)...
Dok.MI

Reuni 212 Dijanjikan "Super Damai", Polisi: Tetap Harus Dapat Izin

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 27 November 2021, 13:36 WIB
Hal ini untuk merespons rencana Panitia Reuni Akbar 212 yang bakal mengubah konsep kegiatan jika Polda Metro Jaya tidak memberikan izin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya