BERBAGAI langkah strategis dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menanggapi laporan LBH Jakarta terkait penanganan banjir.
Sebelumnya, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada LBH Jakarta yang telah menyerahkan laporan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.
“Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat mengenai upaya dan langkah apa saja yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kota, termasuk terkait pengendalian banjir,” kata Sigit dalam keterangan resmi, Sabtu (23/10) malam.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Ikan Teluk Jakarta Tak Terpapar Parasetamol
Penanganan banjir di DKI Jakarta, saat ini, jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai contoh, banjir yang terjadi pada 20 Februari 2021 disebabkan hujan ekstrem 226 mm/hari yang melebihi kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta yang berkisar 100-150 mm/hari.
"Kejadian tersebut berdampak pada 49 RT dari total 30.470 RT di Jakarta (1,6 % dari total area). Namun, berbeda jauh dibandingkan dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya dengan curah hujan yang sama, banjir tersebut berhasil ditangani secara cepat, sehingga warga bisa langsung kembali beraktivitas sehari setelahnya," jelas Sigit.
Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program Gerebek Lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.
Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima Kota Administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit.
Sebelumnya, LBH DKI Jakarta menyerahkan rapor evaluasi empat tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam rapor tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah belum nampaknya efektivitas program pengendalian banjir di Jakarta. (OL-1)
